Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RADARSEMARANG.ID, DEMAK - Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dinilai masih menjadi sistem demokrasi yang terbaik didunia. Soal adanya biaya tinggi dan ekses politik uang (money politics) hal itu bukanlah dampak dari pilkada langsung.
Kondisi tersebut hanyalah tahapan proses dalam berdemokrasi. Pada saatnya nanti akan terjadi titik jenuh sehingga pemilih tidak butuh uang lagi. Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid disela berkunjung atau reses di Kantor KPU Demak kemarin.
Menurutnya, pada saatnya akan mencapai titik equilibrium atau keseimbangan dimana pemberian uang politik paling banyak tidak serta merta menang dalam pilkada.“Kalau kita lihat dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di desa-desa itu, calon yang memberikan uang paling banyak tidak menjamin menang dalam pemilihan. Yang memberi uang sedikit kemudian banyak juga yang jadi kades. Ini artinya, dalam pilkada nanti juga akan menemui titik equilibrium tersebut,” katanya.
Karena itu, kata Nusron, pilkada langsung jangan sampai dimatikan. “Pilkada langsung masih menjadi yang terbaik dalam demokrasi. Sata sepakat untuk dipertahankan. Segala persoalan yang muncul masih wajar karena ini proses transisi menuju demokrasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga menyampaikan, bahwa dalam pilkada, KPU harus memiliki Sistem Standar Operasional (SOP) yang memadai, termasuk dalam perencanaan, penganggaran maupun SDM. “Dua hal itu harus klir,”katanya.
Ketua KPU Demak, Bambang Setyabudi mengatakan, berbagai persiapan menghadapi pilkada telah dilakukan, utamanya dalam penganggaran. “Kita anggarkan Rp 29 miliar lebih. Ini proses tahapan sudah berlangsung. Diantaranya, tahapan calon perseorangan,” katanya. (hib/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


