alexametrics


Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Wali Kota Semarang: Saya Masih Menunggu Juknis Terbaru

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, SemarangPenerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diperpanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 25 Juli mendatang. Namun sejauh ini daerah belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Hingga tadi malam, Pemkot Semarang masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.

“Sebentar, saya masih menunggu juknis terbaru Mas untuk penerapan PPKM Darurat di Kota Semarang,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Selasa (20/7/2021) malam.

Sebelumnya, penerapan PPKM Darurat dilakukan Pemerintah Kota Semarang selama dua pekan, dan berakhir pada Selasa (20/7/2021) kemarin. Beberapa ruas jalan ditutup untuk mengurangi mobilitas warga, malam hari lampu penerangan jalan dipadamkan, serta aktivitas wisata, dan seni budaya ditutup total. Pedagang kaki lima (PKL) dan restoran pun wajib tutup pukul 20.00. Juga penerapan work from home (WFH) untuk kantor/perusahaan kategori non esensial, esensial, dan kritikal.

Pria yang akrab disapa Hendi ini ketika ditanya terkait apakah Kota Semarang menerapkan PPKM Darurat seperti kemarin ataupun melakukan penyesuaian lagi mulai Rabu (21/7/2021) hari ini, ia menegaskan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Kalo mendengar sambutan Pak Presiden mestinya begitu –karena sampai malam ini tidak ada perubahan juknis PPKM Darurat. Bentar Mas, kita tunggu saja sampai pukul 24.00,” tambahnya.

Merujuk pada perpanjangan PPKM yang diumumkan Jokowi, jika tren kasus Covid-19 menurun bukan tidak mungkin pada 26 Juli mendatang pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap beberapa aturan yang ada dalam pengetatan.

“Jika tren kasus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli pemerintah akan melakuan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi dalam keterangan pers.

Misalnya, pembukaan bertahap antara lain pasar tradisional diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen. Kemudian PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha kecil lain diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 21.00. Lalu, untuk warung makan, PKL, yang berada di ruang terbuka diizinkan sampai pukul 21.00  dengan ketentuan waktu makan maksimum 30 menit.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat. Sebab, menurutnya, situasi saat ini membuat masyarakat semakin keberatan. “Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM Darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. Maka saya minta kita harus mendengarkan suara masyarakat,” katanya.

Ganjar mengusulkan, kalau PPKM Darurat akan diperpanjang, maka pemerintah harus mencari cara-cara yang lebih soft. Meskipun semua diperketat, namun tidak boleh seperti saat ini. Umpama, lanjut dia, warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat. Dengan catatan, semua harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai. “Boleh saja warung melayani makan di tempat, asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup. Tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft,” jelasnya.

Ia mengaku melihat sendiri bagaimana beratnya PPKM Darurat di kalangan pedagang kecil. Saat berkeliling sepedaan, ia melihat pedagang pecel di trotoar yang kebingungan karena tidak boleh melayani makan di tempat.

“Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan, kemudian di makan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling,” jelasnya.

Jadi, menurutnya, jika PPKM Darurat diperpanjang, maka mungkin pemerintah memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan prokes yang ketat.

“Kalau mereka jualan di trotoar misalnya, ya sudah makan di situ dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus,” ucapnya.

Untuk mal misalnya, Ganjar juga mengusulkan agar mal tetap boleh dibuka asalkan ketat. Kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, dan tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka langsung ditutup. “Jadi itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang. Karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat,” katanya.

Atau, lanjut dia, pemerintah bisa tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM Darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini. Tapi harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah.

“Apa itu, ya bantuan. Ndak ada yang lain. Pilihannya hanya itu. Di luar itu saya kira akan ada respon yang mungkin sangat noise di publik,” tegasnya.

Disinggung terkait kesiapan Pemprov Jateng, Ganjar mengatakan sudah menyiapkan skenario refocusing. Namun, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan, karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan. (den/aro)

Terbaru

Populer

Lainnya