alexametrics


Pemkot Semarang Menangkan Sengketa Tanah Bubakan

Rekomendasi

Menarik

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sempat kalah melawan 14 warga kompleks Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan, kini Pemkot Semarang memenangkan kasus sengketa tanah dan bangunan. Atas bantuan Kejari Kota Semarang sebagai jaksa pengacara negara (JPN), upaya hukum ditempuh hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Alhamdulillah, upaya kami mewakili Pemkot Semarang menyelamatkan aset negara menang pada tingkat Kasasi ini,” ujar Kepala Kejari Kota Semarang Transiswara Adhi didampingi Kasi Intel Subagyo Wijaya dan tim JPN, Kamis (10/6/2021).

Adhi menjelaskan, sebelum maju tingkat kasasi, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang maupun majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Semarang memutuskan tanah tersebut berhak ditempati 14 warga, bukan Pemkot Semarang.

Adapun nilai aset yang menjadi objek gugatan ini cukup besar. Berdasarkan penghitungan terakhir, nilai tanah mencapai Rp 74,3 miliar serta nilai bangunannya sebesar Rp 20,4 miliar. “Jadi total nilai aset yang berhasil diselamatkan adalah Rp 94,7 miliar,” ungkap Adhi.

Perkara sengketa tanah dan ruko Bubakan ini dimulai saat 14 orang tidak terima lahan yang selama ini mereka tempati diklaim sebagai aset Pemkot Semarang. Sementara, mereka memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai bukti kepemilikan. Untuk itu, pada 18 April 2019 mereka mengajukan gugatan ke PN Semarang.

Berdasarkan putusan Kasasi, SHGB seluas 2.506 tersebut ternyata statusnya di atas hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemkot Semarang. Pada Januari 2018, Pemkot mengajukan pembatalan perpanjangan 13 SHGB dan pemblokiran 17 SHGB berupa tanah ruko Bubakan. Pengajuan itu dikabulkan dan mengharuskan para penghuni untuk menyerahkan tanah dan rukonya ke Pemkot.

Jauh sebelum ditempati warga, Pemkot Semarang menjalin kerja sama dengan PT Pratama Era Jaya tentang kontrak tempat usaha selama 25 tahun, dimulai sejak 1992. Kontrak tersebut berakhir pada 18 Februari 2018.

Pemkot Semarang mensosialisasikan pada para penghuni ruko untuk melakukan daftar ulang sebelum habis masa perjanjian. Ternyata, mereka tidak mengetahui jika bangunan ruko yang ditempati merupakan tanah milik Pemkot yang dikerjasamakan selama 25 tahun. (ifa/ida)

Tinggalkan Balasan

Terbaru

Populer