Orang Tua Harap-Harap Cemas Tunggu Juknis PPDB SMP

Grafis: Ibnu/Jawa Pos Radar Semarang

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMP semakin dekat. Pemerintah mulai menerapkan sistem penerimaan baru saat pandemi Covid-19 terjadi. Namun hingga saat ini, belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan membuat beberapa orangtua resah. Pasalnya, mereka takut buah hatinya ketinggalan informasi yang membuatnya tidak dapat bersekolah di sekolah negeri.

Nur Chandanah, salah satu orangtua siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas VI menuturkan, tahun ini dua putri kembarnya harus mengikuti PPDB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dengan waktu yang semakin dekat, ia dan dua putrinya belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPDB. Praktis, Nur merasa bingung dan khawatir tidak dapat mendaftarkan kedua putrinya ke sekolah negeri.

“Sampai saat ini belum ada informasi. Hanya dari wali kelas anak saya di MI memberitahu PPDB tahun ini menggunakan nilai rapor saja. Selebihnya belum mengetahui,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Kekhawatiran lain juga sempat dirasakannya saat mengetahui pendaftaran menggunakan nilai rapor. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan setiap sekolah berlomba untuk memberikan nilai terbaik pada anak didiknya. Sehingga hasil yang digunakan menjadi tidak memiliki tolok ukur yang sama. Meskipun begitu, dirinya menyadari hal tersebut menjadi satu-satunya solusi. Mengingat hampir seluruh kegiatan ujian akhir ataupun ujian nasional terhambat lantaran pandemi.

Ya takut sih ya pasti. Apalagi anak saya masuk zonasi Ngaliyan, di mana banyak SD bagus di sana. Tapi bagaimana lagi ya. Nilai rapor memang yang paling memungkinkan di saat seperti ini,” katanya.

Terkait kemungkinan PPDB berbasis online, dirinya mengaku cukup siap dengan kemampuannya dalam mengakses teknologi. Sehingga ia yakin dapat menjalankan dengan baik. Namun ia mengingatkan tetap adanya potensi kekacauan. Mengingat tidak semua orangtua paham dengan teknologi. Sehingga masih butuh pendampingan dari pihak sekolah untuk dapat melaksanakan pendaftaran online.

“Saya sih Insya’ Allah tidak masalah mau verifikasi langsung maupun online. Tapi bagi yang tidak paham teknologi, ini yang kasihan. Makanya tolong segeralah diterbitkan juknis, jadi mereka juga bisa lebih cepat mendapat sosialisasi dari pihak sekolah,” ujarnya.

Menurut Nur, idealnya dalam seminggu kedepan, Pemerintah Kota Semarang sudah menerbitkan aturan mengenai mekanisme PPDB tahun ini. Sehingga jauh-jauh hari, ia dan orangtua lainnya memiliki waktu mempersiapkan persyaratannya. “Anak saya kan kembar. Saya sangat berharap bisa diterima di sekolah negeri. Kalau swasta, pasti biayanya berat. Makanya sebisa mungkin saya akan berjuang agar mereka dapat bersekolah di negeri,” harapnya.

Keluhan serupa dialami Puji Ndaruwati. Ia mengaku belum memahami mekanisme PPDB SMP untuk mendaftarkan putranya tahun ini. Hanya saja, yang membedakan dengan sebelumnya, ia belum siap seandainya semua sistem akan akan berubah online. Termasuk proses verifikasi. Mengingat dirinya belum terlalu mahir dan paham mengenai teknologi informasi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan online jauh-jauh hari. Sehingga saat pendaftaran dibuka, dirinya sudah siap untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.

“Kalau pemerintah tidak bisa memberikan pelatihan langsung, bisalah ditugaskan ke gurunya. Jadi, guru bisa mengajari kami orangtua siswa gimana caranya pendaftaran online. Biar kami juga tidak gagap saat mendaftar nanti,” katanya.

Tidak hanya orangtua saja, pihak sekolah pun mengaku belum mendapat juknis pasti terkait pelaksanaan PPDB tahun ini. Mereka juga tengah menunggu mekanisme pendaftaran ke depan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Kepala SMP Negeri 28 Semarang Miftahudin menuturkan, saat ini baru menerima draft rencana PPDP SMP. Sedangkan untuk juknis pasti belum ada. Menurut sepengetahuannya, PPDB tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya. Yakni, dengan menggunakan sistem zonasi. Hanya saja, untuk nilai yang digunakan tidak lagi menggunakan hasil ujian nasional. Namun menggunakan nilai rapor, nilai zonasi dan nilai prestasi.

“Sepertinya perhitungannya masih sama seperti tahun lalu. Yakni zona 1 nilainya 50, zona II nilainya 40 ditambah nilai prestasi dan nilai rapor yang mungkin hanya tiga mata pelajaran,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, perbedaan juga terjadi pada proses verifikasi. Ia menuturkan, kemungkinan verifikasi akan dilakukan di SD masing-masing. Hal tersebut untuk mengurangi potensi kerumunan massa di sekolah yang dituju. Nantinya pihak SMP hanya melayani verifikasi untuk nilai prestasi dan calon peserta didik dari luar kota. Karena itu, perlu adanya sosialisasi yang masif jika skenario ini dijalankan. Sehingga masyarakat tidak telanjur datang ke SMP yang dituju.

“Bukan hanya SD saja yang bersiap. Kita juga butuh. Tidak mungkin kalau orangtua sudah datang ke SMP lantas kita suruh pulang. Pasti kita bantu agar bisa verifikasi juga kan,” lanjutnya.

Untuk memberikan pelayanan tersebut, pihaknya mengaku sudah bersiap. Ia menyiapkan sarana dan prasarana penunjang PPDB, seperti peralatan komputer beserta kelengkapannya. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan guru yang memang sudah terbiasa menjalankan proses PPDB. Sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar, dan mencegah adanya kekacauan. “Jadi untuk PPDB full online kita sudah siap tenaga dan prasarananya. Insya’ Allah semua bisa lancar,” ujarnya.

Hal sama disampaikan Kepala SMP Negeri 21 Semarang,  Suwarno Agung Nugroho. Ia menuturkan para guru di sekolahnya telah terbiasa dengan basis online. Sehingga jika PPDB tahun ini full daring, pihaknya mengaku tidak terlalu khawatir. “Jaringan kita sudah kuat . Jadi tidak ada kekhawatiran,” tandasnya.

Ketika ditanya terkait kekhawatiran adanya katrol nilai pada nilai rapor yang digunakan untuk PPDB, pihaknya menjelaskan semua dapat diselesaikan dengan seleksi alam. Pasalnya, meskipun nilainya tinggi, namun kualitas anak tetap terlihat. Jika nilai tersebut hasil katrol, anak pasti dengan sendirinya tidak percaya diri untuk mendaftar di sekolah yang notabene menjadi incaran banyak siswa. Mengingat mereka pasti akan merasa minder dan tersisih. Begitu pula sebaliknya. Jika itu nilai sebenarnya, maka siswa akan percaya diri untuk bersaing dengan siswa lainnya.

“Lagi pula sekolah pasti punya pangsa pasar sendiri. Karena setiap sekolah pasti punya keunggulan sendiri-sendiri dan biasanya anak sudah tahu mau kemana mendaftarnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dengan masih adanya zonasi, pihaknya merasa katrol nilai tidak terlalu berpengaruh. Mengingat pada akhirnya penerimaan siswa memang diprioritaskan menggunakan zonasi. Sehingga bilamana nilai setinggi apapun mendaftar di luar zonasi, maka kemungkinan besar tidak akan diterima. Begitu pun sebaliknya. Meski nilai terbatas namun masuk zonasi, maka kemungkinan besar tetap akan diterima.

“Kembali lagi ya. Intinya zonasi sendiri untuk pemerataan kualitas sekolah. Saya pikir mau dikatrol atau tidak nilainya pasti yang diutamakan tetap yang masuk zonasi. Jadi, tetap merata kualitas sekolah dan peserta didiknya,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa segera menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang untuk mekanisme PPDB 2020. Sehingga semua pihak terkait dapat bersiap. Agar pelaksanaan PPDB ini dapat berjalan lancar meskipun di tengah pandemi.

“Ya semoga saja bisa segera selesai. Sehingga perkiraan pelaksanaan PPDB pada akhir Juni mendatang dapat terlaksana dengan lancar,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Saptogiri menjelaskan, lantaran Ujian Nasional (UN) SD ditiadakan, maka syarat utama PPDB SMP adalah nilai rapor dari kelas IV,V, dan VI. “Syarat utama masih menggunakan nilai rapor,” ujar Gunawan.

Dikatakan, pelaksanaan PPDB kali ini memang berbeda jika dibanding tahun sebelumnya. Saat itu, masyarakat atau peserta PPDB bisa langsung datang ke sekolah yang dituju untuk mencari informasi seputar PPDB. Namun karena PPDB kali ini dilakukan di tengah pandemi Covid–19, maka semua informasi PPDB bisa dilihat di internet. Peserta PPDB dan orangtua tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Sebab, kedatangan calon peserta didik ke sekolah justru akan menimbulkan kerumunan massa. “Untuk petunjuk teknis PPDB, akan segera diedarkan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada seluruh sekolah jenjang SMP,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, memang nilai siswa kelas VI SD untuk persyaratan PPDB SMP belum dibagi pihak sekolah. Ia mengakui, jika hal tersebut juga menjadikan kebingungan orangtua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya ke jenjang SMP. “Kita sudah ada nilai sebenarnya, tinggal membagi,” tuturnya.

Dikatakan Gunawan, skema yang ditentukan Disdik Kota Semarang dalam PPDB SMP 2020, yaitu tetap menggunakan sistem online. Sekolah tujuan juga diminta proaktif dalam meng-up date setiap perubahan data di website mereka. Disdik Kota Semarang juga membuka layanan pengaduan dari orangtua peserta PPDB apabila menemui kendala. “Sekolah juga jangan diam, harus siap memberikan pendampingan,” katanya.

Adapun penggunaan sistem zonasi, lanjutnya, akan dimodifikasi. Namun Gunawan masih belum menjelaskan secara detail modifikasi sistem zonasi yang dimaksud. “Kita tetap menggunakan sistem zonasi  yang nantinya akan kita modifikasi,” tuturnya.

Secara garis besar, modifikasi yang dilakukan, yaitu peserta PPDB tidak perlu datang ke sekolah untuk validasi data. Beda dengan PPDB 2019 lalu. Meski sudah online, namun saat itu, calon peserta didik tetap diharuskan ke sekolah untuk melakukan validasi data setelah melalui pendaftaran online “PPDB tahun ini tidak perlu verifikasi ke sekolah, karena itu akan mengakibatkan kerumunan,” katanya.

Adapun nilai yang akan menjadi pertimbangan dalam PPDB jenjang SMP tahun ini adalah mata pelajaran (mapel) IPA, IPS, dan Matematika. “Nilai sudah ada, tinggal merangkum sekarang,” tuturnya.

Kemudian terkait piagam, Disdik Kota Semarang tetap berpatokan pada data dari aplikasi Sang Juara. “Jika di dalam aplikasi tidak ada datanya, maka kami tolak (piagam penghargaan),” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim mengatakan, jika peserta didik dan orangtua jangan dibuat bingung dengan belum adanya kebijakan yang pasti. “Soal PPDB SMP harus segera diputuskan bagaimana kebijakannya,” ujar Mualim.

Menurutnya, sampai sekarang orangtua siswa masih menunggu bagaimana teknis PPDB jenjang SMP pada 2020 ini. “Di tengah pandemi seperti ini, harus ada solusi bagaimana PPDB dilakukan, yang jelas jangan sampai membuat orang berkumpul,” tuturnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Dr Ngasbun Egar mengatakan PPDB SMP tahun ini tentu akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, PPDB berlangsung di tengah pandemi Covid 19 yang meniadakan UN.

Menurut dia, dalam PPDB SMP, yang harus ditekankan adalah dilaksanakan dengan prinsip aksesabilitas, transparansi, dan keadilan. “Jadi, dalam situasi apapun itu sangat penting, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang,” kata Ngasbun.

Ia menambahkan, asesabilitas dalam PPDB artinya semua calon siswa harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi. Untuk masuk dalam sistem/aplikasi secara mudah dan tidak ada keistimewaan bagi siapapun. Ketika PPDB dilaksanakan dengan basis online misalnya, maka semua harus disamakan. “Bagi anak-anak yang sulit mendapatkan akses secara online perlu ada fasilitasi secara manual atau bentuk lain. Ini tanggungjawab sekolah dan pemerintah,” ujarnya.

Prinsip transparansi harus juga menjadi perhatian bersama. PPDB harus dikolala secara transparan dari sisi apapun. Dalam hal ini, semua pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan data dan info sesuai fakta dan data yang ada. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, apalagi sekarang kondisi sedang tidak seperti biasa. “Transparansi menjadi kunci yang sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, prinsip keadilan juga harus benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan PPDB. Siapapun, dengan latar belakang apapun, harus mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika yang jadi acuan prestasi dan rapor ya harus adil. “Termasuk bagaimana  kuota untuk siswa-siswa miskin beprestasi tetap diutamakan karena merupakan amanah undang-undang,” katanya. (akm/ewb/fth/aro/bas)

 

 





Tinggalkan Balasan