Masih Sengketa, Empat Aset Pemkot Semarang Terancam Hilang

Grafis: Yogi

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemkot Semarang terancam kehilangan empat aset pentingnya. Keempat aset tersebut adalah Pasar Kanjengan Blok A, B, E, dan F; Pasar Rejomulyo Lama (Pasar Kobong), Lapangan Kalicari, serta pertokoan Bubakan.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Semarang Satrio Imam Poetranto mengatakan, keempat aset tersebut masih menjadi sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Namun sampai saat ini, pemkot kalah dalam sengketa dengan pihak ketiga tersebut. “Semua kalah di pengadilan,” kata Imam kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, lanjutnya, Pemkot Semarang saat ini tengah mengupayakan banding dan kasasi untuk aset-aset tersebut. Lebih rinci, Imam menjelaskan untuk kompleks pertokoan Bubakan, Pemkot Semarang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum saat di pengadilan.

“Dan pada saat kita berperkara di pengadilan ada alat bukti yang menyatakan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) kita itu dimatikan. Akhirnya, putusan di pengadilan tingkat pertama kita kalah,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah menempuh memori banding serta meminta bantuan dari kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. “Untuk mem-backup kita di tingkat banding,” ujarnya.

Untuk sengketa Pasar Kanjengan Blok A, B, E, dan F di amar putusan PN, Pemkot Semarang tidak berhak atas aset tersebut. “Tapi, untuk Blok C dan D, kita menang, dan dinyatakan aset itu milik Pemkot Semarang,” tuturnya.

Meski begitu, di dalam amar putus pengadilan tersebut tidak menyebut bahwa Pemkot Semarang harus menghapus aset yang ada.  Artinya, Pemkot Semarang masih memiliki celah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak ketiga. Dikarenakan di dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) aset itu masih tercatat.

“Pemkot Semarang tidak kehilangan waktu untuk meneruskan pembangunan di Kanjengan, karena masih tercatat di Simda, dan bisa kita lakukan upaya hukum lagi,” ujarnya.

Adapun kelemahan yang dimiliki Pemkot Semarang saat di pengadilan yaitu status tanah di Pasar Kanjengan ternyata belum jelas. Seperti diketahui jika tanah di Pasar Kanjengan merupakan warisan dari pemerintahan terdahulu saat masih berstatus kabupaten. Saat ini kabupaten sudah berpindah ke Ungaran menjadi Kabupaten Semarang.

“Surat mutasi tersebut dari Pemkab Semarang ke Pemkot Semarang yang ada hanya fotokopian saja, dan itu lemah di mata hukum,” tegasnya.

Untuk aset Pasar Kobong, Pemkot Semarang dianggap melawan hukum pada tahapan banding tingkat pertama. Saat ini, Pemkot Semarang tengah melakukan upaya kasasi, karena di dalam putusan tingkat banding ada hal yang harus dipertanyakan kembali. Salah satunya, poin gugatan dari pihak ketiga yang meminta untuk menghentikan rencana pembangunan taman di pasar tersebut.

Poin berikutnya yang bisa menjadi bahan untuk pengajuan kasasi yaitu pedagang meminta ganti rugi atas rencana Pemkot Semarang yang akan membuat taman. “Kalau menghentikan pembangunan taman itu kan di luar gugatan. Anehnya, pembangunan di aset milik Pemkot Semarang itu sendiri, malah kita diminta untuk membayar ganti rugi,” ujarnya.

Sementara untuk Lapangan Kalicari seluas lebih dari 2 ribu meter persegi, Pemkot Semarang belum berencana melakukan upaya hukum lanjutan. “Tetapi kita mencoba untuk mendapatkan bukti baru. Kemarin kami sudah mendapatkan bukti baru dari LPMK Kelurahan Kalicari, dan saat ini sedang taraf verifikasi, apakah data tersebut bisa sebagai bukti baru (novum) untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK),” tuturnya.

Menurutnya, kondisi tersebut karena terlambatnya pencatatan aset tempo dulu. Di mana pada era terdahulu paradigma pencatatan aset sering dikesampingkan. “Begitu saat kita lakukan penertiban aset, kita kesulitan mendapatkan bukti seperti sekarang. Itu yang melemahkan kekuatan hukumnya,” katanya. (ewb/aro/bas)





Tinggalkan Balasan