Sensus Penduduk dan Pilkada Serentak 2020

252
Oleh : Annie Yuliati, S.Si
Oleh : Annie Yuliati, S.Si

RADARSEMARANG.ID, Pada tahun 2020 ini ada dua perhelatan akbar yang digelar bangsa Indonesia secara nasional. Yaitu sensus penduduk dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kedua agenda ini sama-sama memiliki arti penting bagi kehidupan dan keberlangsungan hajat hidup rakyat secara luas. Namun sejauh mana kaitan antara kedua pergelaran ini bagi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan?

Sensus penduduk maupun pilkada keduanya memiliki sasaran yang sama yaitu penduduk. Dalam sensus penduduk jelas bahwa yang akan dihitung adalah jumlah agregat penduduk Indonesia dalam hal ini adalah residen. Sedangkan dalam pilkada penduduk merupakan pemilih aktif dengan acuan daftar pemilih.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 34.490.835 jiwa dengan 23,76 persen bukan usia pemilih. Jika asumsi tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) rata-rata 700 orang sesuai dengan perkiraan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka akan ada 37.566 TPS di Jawa Tengah. Maka alasan KPU Jawa Tengah untuk mengurangi jumlah TPS pada tahun 2020 dari jumlah awal 55.963 pada tahun 2018 adalah masuk akal.

Pengurangan jumlah TPS ini wajar karena sesuai dengan asas efisiensi dalam tata kelola birokrasi. Apalagi menurut Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat yang menyebut keberadaan pemilih akan disatukan dalam lokasi TPS terdekat. Tahapan pilkada serentak telah dimulai sejak tahun 2019 lalu dan kulminasi pilkada adalah 23 September 2020 yaitu dengan diadakannya pemilihan kepala daerah.

Pada saat yang sama sensus penduduk juga bergulir. Sebagai amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka sensus penduduk harus dilakukan setiap sepuluh tahun dalam satu negara. Pelaksanaan sensus penduduk kali ini di tengah hiruk pikuk politik pilkada sangat lah riskan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan satu tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan perbaikan metode dari konvensional ke digital dengan melibatkan internet pada tahapan sensus online secara mandiri. Metode ini kiranya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang serba cepat, dinamis, praktis, dan tanpa tatap muka. Dalam kurun waktu 15 Februari hingga 31 Maret 2020, penduduk dapat melaksanakan kegiatan online ini. Sedangkan masyarakat yang belum bisa mengakses secara online akan didatangi petugas pada 1 sampai 31 Juli 2020 dengan gawai berbasis aplikasi.

Sensus penduduk bisa menjadi solusi atas permasalahan karut-marut data pilkada. Karena dalam sensus penduduk semua orang terekam. Baik yang secara de jure (dokumen kependudukan) maupun de facto (domisili saat ini). Sehingga dapat diketahui berapa total penduduk yang sebenarnya beserta karakteristiknya. Ke depan, jumlah TPS juga dapat ditentukan secara lebih presisi.

Belajar dari pemilu 2019 lalu, lebih dari 400 anggota penyelenggara pemilu meninggal dunia, maka perlu diperhatikan kapasitas dan kapabilitas TPS yang ada. Meskipun pelaksanaan pilkada serentak 2020 hanya fokus pada penghitungan suara pada tingkat daerah, namun tetap diperlukan mitigasi kegiatan.

Strategi pilkada melalui simulasi pelaksanaan di TPS menjadi kunci penting perkiraan waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan. Sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi lagi korban pada saat pelaksanaan pesta demokrasi.

Peran aktif masyarakat dan sinergisitas dengan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pilkada serentak dan sensus penduduk tahun 2020. Pastikan kita semua menjadi bagian dari proses pendewasaan bangsa. (smd1/lis)

Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Semarang

Tinggalkan Balasan