Ancam Tutup Sekolah Tersandung Perundungan

106
BERIKAN PENJELASAN : Gubernur Ganjar Pranowo sedang menjelaskan kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Purworejo.(ISTIMEWA)
BERIKAN PENJELASAN : Gubernur Ganjar Pranowo sedang menjelaskan kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Purworejo.(ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG,–Kasus perundungan kembali terjadi di Jawa Tengah. Kali ini, di salah satu SMP di Purworejo. Kasus ini mendapat respon tegas Gubernur Ganjar Pranowo.Gubernur mengatakan, berdasar informasi kepala sekolah, ternyata sekolah yang ada perundungannya memiliki jumlah murid yang kecil. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekolah tempat terjadinya perundungan tersebut hanya memiliki 21 siswa.

Jumlah tersebut terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Rombel 7 dan 8 masing-masing berisi 6 siswa, dan rombel 9 terdiri atas 9 siswa. Seluruh murid diampu oleh 8 guru dan 4 tenaga kependidikan.

Gubernur mengatakan perlu memikirkan untuk evaluasi terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Jangan-jangan, ia katakan, kapasitas sekolah untuk menyelenggarakan sekolah pun tidak mampu.

”Kita harus berani ambil tindakan. Sekarang saya lagi minta regulasinya ditata. Saya minta kepada pemangku kepentingan pendidikan memberi masukan. Saya kira kalau seperti itu, gak ada muridnya atau gak bisa keluar dengan baik, ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya,” ujar gubernur di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (13/2).

Dalam hal ini, gubernur telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemkab setempat dan sejumlah pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirim Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah untuk mengecek langsung ke lokasi.

”Saya juga koordinasi dengan pengurus organisasi induk sekolahnya. Maksud saya, kirim psikolog, kirim guru konseling ke sana. Agar bisa tahu persoalannya apa, lalu mencegah ke depannya, supaya tidak terjadi seperti ini. Musti dilakukan sistem seperti apa, sarana prasarana seperti apa,” terangnya.

Ia menambahkan, sudah saatnya guru, orang tua, dan pengawas sekolah harus kerja serius. Karena kasus seperti ini sudah terjadi berkali-kali. ”Kalau perlu dipasangi CCTV sehingga tidak terjadi bulying seperti ini,” ujarnya.

Kalaupun kasus yang saat ini telah ditangani polisi bergulir ke meja hijau. Sesuai Undang-undang Perlindungan Anak, gubernur mengingatkan agar proses peradilan digelar secara tertutup. ”Pelakunya masih anak-anak di bawah umur,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Ngasbun Egar mengatakan perlu kerjasama sinergis, antara pihak sekolah, orangtua dan masyarakat, untuk mencegah terjadinya kasus perundungan.

”Pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan pada saat jam-jam rawan tersebut. Misalnya dengan mengintensifkan peran guru piket saat jam-jam rawan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia katakan, orangtua juga perlu memastikan apakan anaknya berpotensi menjadi perundung atau korban perundungan. Jika berpotensi menjadi pelaku perundungan, orang tua bertanggung jawab menanamkan sifat-sifat kasih sayang, lemah lembut, santun dan lain sebagainya. ”Orang tua yang anaknya berpotensi dibully, perlu membekali keberanian yang cukup untuk melawan jika dibully oleh orang lain. Kalau perlu dibekali kemampuan bela diri,” timpalnya. (sga/ida)

Tinggalkan Balasan