Tinggalkan Iklan Baliho, Dorong Penggunaan Videotron

DOKUMEN

337
Elly Asmara Kabid Pajak Bapenda Kota Semarang Dongkrak Pajak melalui Reklame
Elly Asmara Kabid Pajak Bapenda Kota Semarang Dongkrak Pajak melalui Reklame

RADARSEMARANG.ID, – Pajak Daerah menjadi salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di sebuah wilayah, tidak terkecuali di Kota Semarang. Berikut hasil bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Eko Wahyu Budianto dengan Elly Asmara yang merupakan Kabid Pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.
Setelah melewati 2019, bagaimana hasil evaluasi dan apa yang akan dilakukan di 2020 ini?
Adapun hasil evaluasinya masih ada beberapa mata objek pajak yang harus digenjot, seperti halnya pajak air bawah tanah, reklame, dan restoran. Masih jauh dari target. Untuk itu akan lebih pertegas lagi di 2020 ini.
Ada wacana penyesuaian regulasi untuk mata pajak reklame. Bagaimana perkembangannya?
Peraturan daerah yang mengatur larangan memungut pajak reklame yang belum berizin kemarin sudah direvisi. Di 2020 ini, kami akan melakukan penyesuaian regulasi terhadap pajak reklame terutamanya penyesuaian tarif videotron. Tentunya untuk mendongkrak pendapatan sektor pajak reklame. Selain itu, supaya lebih bergairah terhadap bisnis videotron di Kota Semarang. Tujuannya, media reklame seperti baliho supaya mulai ditinggalkan dan menuju ke arah digital. Secara estetika kota juga lebih bagus.
Bagaimana model perhitungan pajak reklame jika beralih dari konvensional menjadi digital?
Penyesuaian tarifnya yang dulunya mulai satu tahun sekarang menjadi bisa dikonversikan per detik atau menit. Minimal penggunaan perhari. Jadi nanti aturannya seperti itu. Selain itu, biar pengguna jasa videotron bisa lebih beragam dan tidak hanya perusahaan besar. Perusahaan kecilpun bisa beriklan di videotron.
Selama ini perusahaan maupun jenis usaha kecil hanya bisa dan mampunya beriklan menggunakan baliho. Nah, ini yang akan kami ubah, supaya tidak hanya perusahaan besar saja yang beriklan di videotron, namun juga pengusaha kecil.
Bagaimana dengan pajak restoran. Apa yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak tersebut?
Yang akan kami lakukan dalam waktu dekat yaitu mendata semua kedai kopi di Kota Semarang yang sudah mulai menjamur. Kedai kopi selama ini tidak tersentuh pajak, padahal masuk ke dalam mata pajak restoran. Peluang itu yang akan kami optimalkan.
Mereka masuk ke pajak restoran jadi besaran tarifnya yaitu 10 persen. Nanti petugas akan mendata semua kedai kopi untuk dijadikan wajib pajak.
Selain reklame, kedai kopi, dan air tanah, terobosan apalagi yang akan dilakukan di 2020?
Kami juga membidik sektor catering. Selama ini hanya dari sisi pengusaha yang terkena pajak, padahal dari sisi pengguna layanan catering juga bisa dipungut pajak. Untuk pengguna jasa ketering ini sendiri yang perlu kami lebih edukasi lagi. Bawasannya pengguna jasa ketering dan boga dikenakan pajak 10 persen atas transaksinya. (*/ida)





Tinggalkan Balasan