Sejumlah Kegiatan Siswa Ditunda

Tak Tercover SPP Gratis SMA/SMK/SLB Negeri

267
grafis
grafis

SPP Gratis Pemprov Jateng
– 303.205 siswa SMA Negeri
– 263.645 siswa SMK Negeri
– 8.010 siswa SLB Negeri
– Jumlah anggaran BOP Rp 860,4 miliar
– Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah swasta di Jateng Rp 123,85 miliar
– Bosda unruk MA negeri dan swasta sebesar Rp 26,5 miliar
Kesejahteraan GTT dan PTT
– 12.181 guru SMA
– 12.100 guru SMK
– 1.013 guru SLB
– Mendapatkan gaji sesuai UMK ditambah 10 persen
Sumber: Pemprov Jateng

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG, – Program SPP gratis membuat sejumlah kegiatan siswa SMA Negeri harus ditunda pelaksanaannya. Pasalnya, sebagain kegiatan siswa tersebut tidak terkover dana bantuan pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jateng telah menambah anggaran pendidikan sebesar Rp 1,1 triliun pada 2020. Di antaranya, disiapkan sebesar Rp 860,4 miliar untuk menggratiskan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA/SMK/ SLB negeri. Dana ini dialokasikan untuk 303.205 siswa SMA, 263.645 siswa SMK, dan 8.010 siswa SLB. Namun penggratisan SPP itu ternyata tidak mencover semua biaya kegiatan siswa selama ini.

Kepala SMA Negeri 14 Semarang Sulastri mengatakan, sejumlah kegiatan tersebut terutama kegiatan yang tidak berjenjang. Ia mencontohkan, kompetisi futsal yang diadakan perguruan tinggi untuk pelajar SMA. Padahal, menurutnya, kegiatan seperti ini cukup penting untuk mengukur kemampuan siswa/siswi dari ekstrakurikuler yang diikuti.

”Ini sementara kita pending-pending dulu. Nanti akan coba kami usulkan agar bisa lebih fleksibel, terutama untuk yang tidak berjenjang juga,” ujarnya.

Agar kegiatan seperti ini tetap jalan, pihaknya akan mencoba berembug dengan orangtua siswa. ”Kalau diizinkan dengan oirangtua, kalau tidak kita pilih-pilih kegiatan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan (Disdikbud) provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan, saat ini sekolah-sekolah di Jawa Tengah sudah memiliki dua sumber untuk membiayai operasional sekolah. Yakni dari BOS dan BOP. Sehingga, siswa tidak dibebani lagi biaya SPP.

Jumeri meminta sekolah untuk memaksimalkan dana ini untuk menjalankan kegiatan. Hanya saja, ia tidak memungkiri masih ada biaya yang belum terkover. Kondisi sekolah di Jawa Tengah, ia katakan, memang belum seragam. Sekolah yang terhitung besar, dengan jumlah murid yang banyak, bisa jadi tidak akan menghadapi kendala. Tapi masih ada juga sekolah yang harus melalui perjuangan berat. Terutama dengan murid kurang dari 500.

”Kekurangan ini nanti diserahkan kepada orangtua untuk berpartisipasi. Mungkin sekolah bisa mencari sponsor. Tidak iuran istilahnya,” ujarnya.

Dalam hal ini, Jumeri menekankan, harus dilakukan dengan sukarela. Tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Terutama untuk siswa miskin, ia tekankan, harus dibebaskan secara penuh. ”Ini tidak ada kaitannya dengan persoalan akademik. Sehingga tidak ada lagi cerita siswa yang tidak berpartisipasi tidak diperbolehkan mengikuti tes dan sebagainya,” ujarnya.
”Apalagi sampai disita ijazahnya. Tidak boleh itu. Kami akan awasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, BOP tahun 2019 sebesar Rp1 juta/siswa/tahun. Untuk BOP tahun 2020 mengalami kenaikan sesuai standar biaya pendidikan berdasarkan perhitungan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2019 dan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009.
”Dengan BOP, Pemprov Jateng mencukupi kebutuhan biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi iuran SPP untuk seluruh siswa SMA,SMK, SLB negeri mulai tahun ajaran 2020/2021,” katanya.

Program pembebasan biaya sekolah ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul di Jateng dengan lebih cepat. Gubernur mengatakan, pelaksanaan program ini harus mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah. ”Kami akan awasi. Dengan SPP gratis nantinya betul diperhatikan, terutama bagi yang miskin. Jangan sampai gratis tapi pungutan lebih tinggi,” tegasnya.

Kalaupun memang diperlukan iuran, gubernur menandaskan, harus dilakukan menggunakan aturan dengan pendampingan komite sekolah. Dalam hal ini, wali murid harus mengetahui apapun kebijakan yang diambil sekolah. ”Kita siapkan sistem informasi pendidikan untuk memperbaiki sistem manajemen pendidikannya. Dengan sistem ini bisa diketahui seluruh wali murid,” ujarnya sambil menambahkan bahwa sistem ini juga untuk deteksi dini kondisi sekolah rusak. Ini terkait dengan upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan standar minimal yang harus diterapkan di sekolah-sekolah.

Selain menggratiskan BOP SMA/SMK dan SLB Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta di Jawa Tengah. Total anggaran mencapai Rp 123,85 miliar. ”Kemudian Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp 26,5 miliar,” bebernya.

Sejalan dengan pembebasan BOP siswa SMA/SMK dan SLB negeri serta pemberian dana Bosda sekolah swasta, pemerintah provinsi juga memberikan perhatiannya pada peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Ada sebanyak 12.181 guru SMA, 12.100 guru SMK dan 1.013 guru SLB yang akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10 persen di tahun ini.

”GTT kita dorong UMK semua. Nanti kita dorong yang di kabupaten/kota. Dengan begitu kita harapkan kondisinya kenyamanan belajar mengajar agar lebih baik,” ujarnya.

Tak hanya biaya pendidikan yang gratis, tahun ini Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp 14,6 miliar telah disiaplan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin. Ini pertama kali dilakukan. ”Kita harapkan dengan kondisi ini akses pendidikan akan menjadi lebih baik,” ujarnya. (sga/aro)

Tinggalkan Balasan