Eksekusi Belanja Meningkat Fokus Pendidikan dan Infrastruktur

237
BELAJAR POLITIK : Himapol Unwahas saat belajar politik di Ruang Banggar Gedung DPRD Jateng.(MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BELAJAR POLITIK : Himapol Unwahas saat belajar politik di Ruang Banggar Gedung DPRD Jateng.(MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Kualitas eksekusi belanja APBN di Jawa Tengah tahun 2019 untuk mendukung pembangunan nasional menunjukkan tren membaik. Tahun 2019, dari belanja kementerian Rp 42,7 triliun, berhasil terserap 92,90 persen. Sementara tahun 2018 realisasi mencapai 91,98 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, memang ada sedikit penurunan pada belanja modal karena terkendala penyediaan lahan. Khususnya pengerjaan jalur kereta api. Selain itu, ada pula kendala pelelangan dan reorganisasi yang menyebabkan eksekusi belanja terhambat. ”Tapi kalau pertumbuhannya mencapai 1,6 persen,” ujarnya dengan menambahkan bahwa fokus belanja dilakukan pada bidang pendidikan dan infrastruktur.

Pada sektor pendidikan, ia jelaskan, fokus belanja diarahkan pada pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan dan pendidikan vokasi. Dari pagu Rp 10,8 triliun, terealisasi sebesar 97,97persen atau sejumlah Rp 10,6 triliun.

”Yang dihasilkan adalah siswa penerima BOS mencepai 34.531 siswa, 474 mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Potensi dan Akademik, 1.252 guru pendidikan keagamaan islam penerimaan tunjangan insentif dan beberapa lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, pada belanja infrastruktur, dengan anggaran yang menempati porsi 21,13 persen dari total APBN di Jawa Tengah terealisasi 87,26 persen dari pagu Rp 10,04 triliun. ”Hasilnya adalah terbangun 194 km irigasi, 1047 meter jembatan, 157 km jalan, 126 unit rumah susun, 9 bendungan dan beberapa yang lainnya,” jelasnya.

Sulaimansyah menjelaskan, dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di tahun 2019 juga lebih baik dibanding tahun 2018. Dari target Rp 3,8 triliun, tercapai Rp 6,09 triliun atau 157,90 persen. Ia katakan, PNBP Jawa Tengah disumbangkan dari sektor jasa layanan kesehatan, pendidikan dan layanan kepolisian. ”Sektor pertambangan tidak dicatat di Jawa Tengah. Tapi langsung di pusat,” jelasnya. (sga/ida)

Tinggalkan Balasan