Tamzil Minta Tetap di Rutan Polda

284
SIDANG PERDANA: Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG PERDANA: Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil saat akan memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID SEMARANG-Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil meminta majelis hakim terkait pengajuan pemindahan penahanan yang diajukannya untuk dibatalkan. Atas permintaan terdakwa, perkara dugaan penerimaan suap atas kenaikan jabatan di Kabupaten Kudus tersebut langsung dikabulkan Pengadilan Tipikor Semarang.

Padahal sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sepakat dan setuju dengan majelis hakim. Kalau pemindahan Tamzil dari rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kedungapne, Semarang, dilakukan setelah memeriksa dua saksi yang ditahan di Lapas. Yakni staf khusus Bupati Kudus nonaktif, Agoes Soeranto atau Agus Kroto dan mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian.
Keduanya telah selesai diperiksa di sidang, terakhir Senin (6/1) Agus Kroto dan Uka Wisnu Sejati yang diperiksa bersamaan.

Ternyata kali ini, Tamzil meminta berbeda. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistyono, meminta permohonan yang diajukannya terkait pemindahan penahanan untuk ditolak. Dengan alasan Rutan Polda Jateng sudah melengkapi dan membenahi berbagai fasilitas yang ada. Mulai dua minggu sekali dokter didatangkan, fasilitas ibadah dan olahraga sudah dilengkapi. Sehingga ia tidak jadi minta dipindahkan ke lapas. “Kami rasa sekarang fasilitas sudah dibenahi dan dilengkapi. Kami mohon permohonan terkait penahanan tidak jadi dilakukan majelis,” kata Tamzil, di akhir sidang.

Atas permohonan itu, majelis hakim langsung memutuskan membatalkan permohonan Tamzil dan menyetujui untuk tetap ditahan di Rutan Polda Jateng. Sama halnya, Penuntut Umum (PU) KPK, Joko Hermawan, langsung setuju dan menilai lebih baik.

Usai sidang, Tamzil didampingi dua kuasa hukumnya, Agus Yudi Sasongko dan John Redo, memastikan akan melaporkan para saksi yang memberikan keterangan bohong dalam persidangan.

Pihaknya memastikan akan melaporkan kasus tersebut ke dewan pengawas KPK. Karena menurut kuasa hukumnya, kasus itu dipaksakan untuk diproses ke persidangan. Dengan alasan, tidak ditemukan barang bukti yang dibawa Tamzil maupun di ruangan Tamzil saat operasi tangkap tangan. Tamzil juga memastikan akan melaporkan mantan ajudannya, Uka Wisnu Sejati dan staf khususnya, Agus Kroto ke kepolisian.
“Kami melihat keterangan keduanya berbeda dan tidak benar, keduanya silang pendapat. Tunggu saja, akan kami laporkan, saya tidak tahu menahu atas tindakan keduanya, tahunya gara-gara proses ini,” ungkapnya.

Kuasa hukum Tamzil, Agus Yudi Sasongko, melihat kalau kasus itu terkesan direkayasa, akibat terlanjur OTT dan tidak ditemukan uang. Sehingga disidang terkesan hanya katanya-katanya. Pihaknya sedang mempelajari kesaksian (Uka dan Agus), agar segera dilaporkan ke kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu.

John Redo menambahkan agar saksi Uka juga disidik, mengingat sudah menerima uang, sudah beli motor trail, lebih dari 3 bulan menerima gratifikasi dan tidak melaporkan KPK. Namun statusnya hanya saksi. Sehingga ia menilai tidak masuk akal kalau dibanding dengan keberadaan Tamzil.

“Ini bupati yang tidak menerima uang maupun ditemukan uang saat OTT, tidak tahu menahu masalah itu, tapi kok dijadikan tersangka. Uka yang jelas-jelas menerima, cuma saksi. Ini KPK ada apa,” imbuh John Redo setengah bertanya. (jks/ida)