Ratusan Tanah Pemkot Dikuasai Warga

Puluhan Tahun Jadi Hunian

516

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Saat ini aset Pemkot Semarang berupa bidang tanah masih banyak yang ditempati warga. Setidaknya 500 lebih bidang tanah aset milik Pemkot Semarang yang dikuasai masyarakat. Jumlah tersebut diketahui setelah DPRD Kota Semarang mendapatkan permohonan dari masyarakat untuk membeli lahan yang sudah mereka tempati. Luasannya bermacam-macam, mulai 120 meter persegi hingga 500 meter persegi.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman menuturkan, bidang tanah yang ditempati warga itu paling banyak di wilayah Kecamatan Gunungpati, Semarang Selatan, Mijen, dan Tugu. “Yang paling banyak tanah bondo deso, jumlahnya ratusan bidang, yang ditempati warga dan sudah turun-temurun,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Permohonan tersebut sebenarnya sudah lama dilayangkan oleh masyarakat yang menempati. Bahkan ada yang melakukan pengajuan sejak 1990-an.  Namun sampai dengan dewan periode lalu, raperda tentang pelepasan aset ini belum juga terselesaikan. Karenanya, persoalan tersebut akan menjadi prioritas DPRD Kota Semarang periode 2019 ini untuk diselesaikan pada 2020. Melalui Peraturan Daerah (Perda) supaya permohonan masyarakat tersebut bisa segera terealisasi.

“Yang paling penting dan harus segera diselesaikan (Perda Pelepasan Aset) dan saat ini sudah masuk proses itu raperda tentang pelepasan aset bidang tanah itu,” tutur Pilus, sapaan akrabnya.

Diakuinya, pembahasan raperda tersebut pada 2019 juga tersendat lantaran momentum Pemilu. “Ini Badpemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) sudah berproses, dan sudah laporan ke saya, dan ini segera diluncurkan. Kita tidak boleh lama-lama,” ujarnya.

Supaya masyarakat yang menempati aset milik Pemkot Semarang tersebut bisa memiliki kejelasan status tempat tinggal mereka. Tentunya, nantinya tidak lantas gratis diberikan kepada masyarakat.  Masyarakat tetap harus mengganti bidang tanah milik Pemkot Semarang yang mereka tempati. Baik itu uang yang mengacu pada NJOP setempat atau dengan mengganti lahan dengan luasan yang sama dengan yang ditempati warga.

Pilus juga menegaskan jika nantinya pelepasan aset ini tidak ada korelasinya dengan rencana Pemkot Semarang yang akan menginventarisasi aset mereka. “Tidak ada kaitannya dengan rencana Pemkot Semarang yang akan melakukan inventarisasi aset,” tuturnya. (ewb/aro)