Sistem Khilafah di NKRI, Ini Kata Wapres Ma’ruf Amin

311
MUSYAWARAH BERSAMA : Wapres Indonesia Ma'ruf Amin dalam Musyawarah Bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jateng di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Jumat (13/12) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MUSYAWARAH BERSAMA : Wapres Indonesia Ma'ruf Amin dalam Musyawarah Bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jateng di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Jumat (13/12) kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Ma’ruf Amin menyerukan tidak ada ruang bagi sistem khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, dengan sendirinya khilafah tertolak dari Indonesia.

”Bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk. Karena kita punya kesepakatan, NKRI!” tegasnya dalam sambutan Musyawarah Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jateng bertemakan “Soliditas dan Optimalisasi Peran Ormas Islam dalam Menjaga NKRI dan Mengembangkan Arus Baru Ekonomi Indonesia“, Jumat (13/12) kemarin.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang ini wapres menjelaskan, NKRI adalah kesepakatan bersama. Tidak boleh ada pemikiran lain yang mengganggu kesepakatan tersebut. Ketika khilafah masuk, justru menyalahi kesepakatan. ”Kita katakan, NKRI sudah final,” tegas wapres.

Pesan ini disampaikan wapres untuk menjaga kondusivitas Indonesia. Ini menjadi tugas bersama dari berbagai kalangan. Termasuk menjadi tugas ormas Islam dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Untuk tujuan yang sama, menjaga keutuhan NKRI, wapres tidak ingin ada paham intoleran dan radikal berkembang di Indonesia. Terlebih yang mengarah pada aksi terorisme. Untuk mencegahnya, wapres meminta agar tidak ada ego kelompok, terlebih fanatisme kelompok. ”Kalau fanatis, bisa jadi radikal. Lebih jauh lagi, jadi terorisme. Harus ada toleransi sesama umat. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya mampu mengawal ini untuk menjaga kondusivitas,” ujarnya.

”Di dalam kitab, beda agama pun kita diajarkan toleran. Lakum Dinukum Waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku, red),” ujarnya menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan turut menjaga kondusivitas Indonesia dimulai dari Jawa Tengah. Di provinsi ini, gubernur mengatakan, kondusivitas tercipta karena sinergi antara ulama dengan umaro. Eratnya hubungan ulama-umaro, mampu menciptakan kedamaian pada masyarakat.

”Setiap ada masalah, semua duduk bersama mencari solusi. Setiap ada persoalan di Jateng, saya selalu meminta pendapat dari alim ulama. Tidak hanya persoalan sosial, namun juga politik, ideologi termasuk ekonomi,” ujarnya.

Juga dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan politik, pihaknya selalu melibatkan ulama, romo, kiai dan tokoh agama lainnya. Pendapat dan masukan akan didengarkan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan.

”Biar tidak keliru, kami selalu meminta pendapat ulama. Setelah ada masukan, kami tinggal ketok saja. Ya meskipun tidak terlalu sempurna, tapi minimal tidak membuat perpecahan,” ujarnya.

Di Jateng, secara konkrit sinergitas ulama-umaro dilakukan melalui program Baznas untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Sinergi ini dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan pembiayaan negara. ”Tidak hanya memberikan bantuan, Baznas sekarang didorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan,” tandasnya. (sga/ida)