Dikuasai Pengusaha Besar, Prof Hariyono: Perlu Wujudkan Ekonomi Pancasila

344
EKONOMI PANCASILA : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Hariyono membuka Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema ”Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah” di Semarang, Kamis (21/11). (Sigit Andrianto/Jawa Pos Radar Semarang)
EKONOMI PANCASILA : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Hariyono membuka Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema ”Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah” di Semarang, Kamis (21/11). (Sigit Andrianto/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Penguatan ekonomi kreatif perlu dilakukan untuk menuju ekonomi berkeadilan atau ekonomi Pancasila. Ironisnya, ekonomi saat ini masih didominasi oleh sebagian kecil pengusaha besar. Padahal, dalam ekonomi Pancasila tidak diperbolehkan ada penguasaan oleh sebagian kecil kelompok saja.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Hariyono mengatakan bahwa ekonomi kreatif perlu diperkokoh supaya ke depan, kepemilikan dan pengembangan ekonomi, tidak hanya didominasi pengusaha besar.

”Bukan untuk apa-apa, tapi untuk kelangsungan semua. Oleh sebab itu, kami ingin memberikan masukan kepada pemerintah ke depan sebagaimana menciptakan sila kelima, dengan memperkokoh ekonomi kerakyatan,” ujarnya di sela Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema “Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah” di Semarang, Kamis (21/11).

Dalam hal ini, pihaknya menggandeng akademisi. Mempertemukan dan mensinergikan mereka dengan para pelaku ekonomi kreatif. Di antaranya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Tujuannya, untuk menemukan persoalan yang dihadapi sehingga dapat dipecahkan secara bersama.

”Kami mengajak akademisi agar terlibat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kami harap, teori ekonomi Pancasila ini tumbuh dan berkembang melalui kajian praktik di lapangan. Sehingga teman-teman UKM tidak terjebak pada pengetahuan teoritik saja,” imbuhnya.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Dr Rima Agristina mengatakan bahwa perlu dilakukan pemetaan persoalan yang dihadapi para pelaku UKM menuju ekonomi kerakyatan. Pertemuan antara akademisi yang selama ini menggaungkan ekonomi Pancasila dengan pelaku UKM menjadi salah satu cara untuk melakukan pemetaan. Sebab, persoalan harus dilihat secara langsung berdasar apa yang dialami di lapangan.

Sementara itu, acara tersebut dihadiri sejumlah dosen, dekan ekonomi bisnis dari berbagai perguruan tinggi, serta 150 pelaku UKM di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Pemprov Jateng. (sga/ida)