MAKI Nilai RUU KPK Tak Sah

160

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai revisi undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Pasalnya pembetulan kesalahan tidak dengan rapat paripurna DPR-RI (Dewan Perwakilan-Rakyat Republik Indonesia).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menguraikan bahwa RUU KPK terdapat kesalahan penulisan yang substansi, namun oleh pemerintah dan DPR hanya dianggap thypo yaitu persoalan usia 50 tahun, dalam kurung tertulis empat puluh tahun, yang kata anggota DPR tertulis lima puluh tahun sebagaimana Pasal 29 Ayat e.

Menurut mantan anggota DPRD Surakarta tahun 1997-1999, permasalahan itu menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku. Apakah angka 50 atau huruf empat puluh. Dengan demikian, yang seharusnya diubah adalah angkanya menjadi 40, jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh. Dengan demikian, hal ini bukan sekedar kesalahan thypo, namun kesalahan substantif.

Karena kesalahan substantif, lanjutnya, maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya diubah dengan rapat paripurna.

“Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan RUU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dalam azas bernegara termasuk azas hukum berlakunya undang-undang apabila terjadi perubahan maka harus dengan cara yang sama atau sederajat,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan kesalahan itu pernah berlaku pada kesalahan penulisan putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Yayasan Supersemar tertulis 139 juta yang semestinya 139 miliar. Atas kesalahan ini, tidak sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk membetulkan kesalahan penulisannya.

Di sisi lain, lanjutnya, hingga saat ini belum terbentuk alat kelengkapan DPR termasuk Badan Legislasi (Baleg) sehingga koreksi yang dianggap thypo oleh DPR saat ini adalah tidak sah dikarenakan saat pengiriman RUU KPK saat itu oleh Baleg DPR.

“Untuk memenuhi syarat sahnya RUU KPK setelah ada kesalahan penulisan 50 atau empat puluh, hanya bisa dilakukan apabila telah terbentuk alat kelengkapan DPR termasuk Baleg dan harus melalui rapat paripurna DPR, sepanjang hal ini tidak dilakukan maka RUU KPK adalah tidak sah,” tandasnya.

Selain itu, RUU KPK masih menyisakan masalah karena tidak kuorumnya kehadiran secara fisik anggota DPR, mengingat yang hadir saat pengesahan rapat paripurna DPR hanya dihadiri 89 anggota, sehingga dikatakannya tidak kuorum.

“Termasuk permasalahan dengan pembacaan RUU KPK karena nyatanya Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna DPR tidak membacakan secara utuh materi revisi UU KPK. Padahal sebelum dimintakan persetujuan harus dibacakan secara utuh untuk menghindari kesalahan sebagaimana terjadi saat ini,” bebernya. (jks/ida)