Rektor Undip Serahkan Keputusan Aksi kepada Mahasiswa

215

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengimbau kepada mahasiswa untuk tidak mengerahkan massa ke Jakarta saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tercorengnya nama Indonesia di mata internasional akibat dampak negatif yang biasa terjadi ketika aksi mahasiswa berlangsung.

Dirjen Direktorat Jenderal Pembelajaraan dan Kemahasiswaan, Ismunandar menuturkan, pelantikan presiden dan wakilnya merupakan momen bersejarah di mana mata seluruh dunia tertuju kepada Indonesia. Maka sudah selayaknya momen sakral tersebut berjalan dengan aman tertib dan terkendali. Namun hal tersebut terancam terganggu dengan adanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada saat acara sakral berlangsung. Maka dari itu pihaknya mengimbau agar mahasiswa dapat menahan diri untuk tidak melakukan pengerahan massa ke Jakarta yang dapat berpotensi mencoreng nama baik Indonesia akibat dampak negatif yang biasa terjadi saat aksi dilakukan.

“Pelantikan tersebut pasti diikuti oleh ratusan tamu negara. Dan mereka harus mendapat pengamanan yang maksimal. Bayangkan jika ada aksi yang turun ke jalan, tentu kita tidak dapat secara maksimal menjamin keselamatan mereka. Maka dari itu melihat situasi negara yang sedang khidmad, saya imbau kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aksi. Ini demi menjaga citra baik Indonesia di mata dunia,” ujarnya saat menghadiri Dies Natalis Undip di Gedung Prof. Soedarto, Selasa (16/10) kemarin.

Selain itu pihaknya meminta kampus dapat memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Salah satu bentuknya yakni membuka forum diskusi di mana rektor dapat berdialog langsung dengan mahasiswa. Pihaknya menilai hal tersebut jauh lebih efektif bagi mahasiswa  dalam menyampaikan tuntutan. Sebab kampus dapat dengan segera menyampaikan aspirasi mereka kepada presiden.

Sementara itu Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Yos Johan Utama menuturkan pihaknya tidak dalam posisi menganjurkan atau melarang mahasiswa untuk melakukan aksi. Pasalnya hal tersebut merupakan hak individu dari mahasiswa yang bersangkutan. Pihaknya akan menyerahkan kembali keputusan jadi atau tidaknya rencana aksi tersebut kepada pribadi mahasiswa itu sendiri.

“Aksi atau tidak itu sudah urusan masing-masing. Kalau mau berangkat ya silahkan saja. Tapi ingat mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Kami tidak mau turut serta bertanggung jawab jika dalam aksi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang jelas kami semua hanya ingin Indonesia yang tenang saja,” pungkasnya. (akm/zal)