Prioritaskan Pemekaran di Wilayah Pinggiran

262

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Penambahan jumlah kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang memang mendesak dilakukan. Menurut Pakar Tata Kota Universitas Diponegoro (Undip) Totok Rusmanto, penambahan mendesak dilakukan khususnya di wilayah pinggiran.

“Itu disesuaikan dengan wilayah pinggiran seperti di Gunungpati itu wilayahnya sangat luas. Sekarang ada 16 kelurahan. Jika ada pemecahan menjadi beberapa kecamatan dan ada penambahan kelurahan mesti sangat membantu pelayanan,” ujar Totok, Senin (23/9).

Wilayah pinggiran lain yang perlu dipecah kelurahan dan kecamatannya menjadi lebih banyak, yaitu Kecamatan Genuk dan Semarang Utara. Kecamatan Genuk yang terdiri atas 13 kelurahan potensial dipecah.

Dengan jumlah kelurahan yang lebih besar, tentunya apabila dipecah menjadi dua kecamatan akan memberikan kemudahan. Khususnya kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Karena memang pemecahan atau penambahan kecamatan itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kemudian untuk Kecamatan Mijen yang memiliki lebih 14 kelurahan, ia menilai jumlah tersebut dinilai belum ideal. Selain akan menghambat pelayanan, jumlah kelurahan yang banyak akan mempersulit komunikasi antarkelurahan. “Pengawasan juga menjadi sulit jika tidak dipecah,” katanya.

Menurutnya, pemecahan wilayah yang jumlah kelurahannya gemuk, akan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Selain itu, pembangunan dan pengawasan keamanan akan lebih mudah dan maksimal. Hal itu sudah diterapkan di beberapa kota besar lain.

Seperti Kota Surabaya dan Kota Bandung. Dikatakan Totok, dua kota besar tersebut sudah menerapkan pemecahan wilayah sejak lama. “Itu bisa ditiru oleh Kota Semarang,” ujarnya.

Tentunya, misi Pemkot Semarang menjadikan smart city akan mudah terwujud. Dikarenakan masing-masing wilayah administratif mudah untuk terkoneksi. Hal yang perlu dilakukan pengkajian yaitu terkait dengan pembangunan tempat pelayanan. Pemecahan administratif harus pula diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Seperti sarana pendidikan dan kesehatan.

Dampak positif yang akan langsung mengena yaitu pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) menjadi lebih cepat. Selain itu, Pemkot Semarang akan lebih mudah untuk mengawasi program-program yang sudah disosialisasikan ke tingkat kelurahan dan kecamatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemekaran wilayah Kota Semarang dengan menambah jumlah kecamatan dan kelurahan semakin menguat. Sebab, dengan melihat jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Semarang yang mencapai 373,8 km2 dinilai sudah tidak ideal lagi. Saat ini, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Ada wacana ke depan, dari 16 kecamatan tersebut akan diperluas menjadi 22 kecamatan, serta dari 177 kelurahan dimekarkan menjadi 250 kelurahan.

Ketua sementara DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengungkapkan jika pemekaran wilayah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan memang perlu dilakukan. Mengingat saat ini memang kondisinya sudah tidak ideal. “Kota Semarang ini merupakan kota metropolitan dan ibukota Provinsi Jawa Tengah, idealnya memang harus diperluas,” ujar Pilus, sapaan akrabnya.

Pemekaran wilayah, lanjutnya, memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya, terkait sistem pengawasan wilayah menjadi lebih mudah. Juga pemerataan pembangunan akan lebih optimal. Dari sudut pandangnya, lanjut Pilus, idealnya dalam satu kecamatan memiliki 7 sampai 8 kelurahan saja. Namun yang terjadi saat ini, hampir semua kecamatan memiliki wilayah 10 sampai 16 kelurahan.

“Di Kota Semarang ini yang ideal hanya empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Gayamsari dan Candisari yang masing-masing memiliki 7 kelurahan, serta Kecamatan Gajahmungkur yang memiliki 8 kelurahan. Sebanyak 12 kecamatan lain, rata-rata di atas 8 hingga 16 kelurahan,” katanya.

Dengan jumlah kelurahan dan kecamatan yang ideal, lanjut dia, pantauan, jangkauan, dan kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak kecamatan maupun kelurahan bisa cepat terkoneksi. “Tidak pakai waktu yang lama,” ujarnya.

Ia mencontohkan lagi wilayah Kecamatan Gunungpati. Menurutnya, jumlah kelurahan di kecamatan itu sangatlah gemuk, mencapai 16 kelurahan. Akhirnya, pengawasan dan pertumbuhan wilayah menjadi kurang optimal. “Sehingga saat kecamatan yang akan bersosialisasi tentang program pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama karena luasnya wilayah,” tuturnya.

Kondisi tersebut tentunya kontras dengan apa yang terjadi di Kecamatan Tugu yang hanya memiliki 7 kelurahan. Setiap kali sosialisasi tentang program Pemkot Semarang ke masyarakat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. “Kondisi sekarang memang kurang ideal dan efektif. Perlu sekali pemekaran, supaya jarak jangkau pengawasan dan waktu kerja untuk program itu bisa terselesaikan tepat waktu,” katanya.(ewb/aro)