Revisi UU KPK Terus Ditolak

111
SAVE KPK : Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jateng menyuarakan dukungan pembatalan rencana revisi UU KPK.(Dewi Akmalah/RADARSEMARANG.ID)
SAVE KPK : Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jateng menyuarakan dukungan pembatalan rencana revisi UU KPK.(Dewi Akmalah/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jateng menandatangani petisi menolak revisi Undang-Undang KPK di Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (7/9). Mereka menuntut DPR untuk menarik revisi undang-undang yang telah disepakati.

Perwakilan LBH Semarang Naufal Sebastian menuturkan, adanya revisi UU KPK merupakan tindakan pengebirian kepada instansi yang terkenal dengan operasi tangkap tangannya tersebut. Apalagi ditambah dengan sikap DPR yang terkesan diam-diam dan tidak mempertimbangkan kehendak rakyat sebelum memutuskan kembali membahas revisi tersebut. Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan dan maksud dari DPR melakukan revisi tersebut.

“Seharusnya DPR berkaca dulu sebelum berniat merevisi UU KPK. Mereka yang notabene kurang mendapat kepercayaan rakyat justru ingin melemahkan lembaga yang saat ini mendapat dukungan penuh rakyat,” ujarnya.

Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho menambahkan, pihaknya beserta 15 kelompok masyarakat setuju untuk menandatangani Koalisi Save KPK dari Jateng. Terdapat dua poin penting yang akan diperjuangkan. Antara lain meminta Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait rencana revisi tersebut dan meminta DPR menarik kesepakatan revisi UU tersebut.

“Semoga saja usul revisi terhadap UU KPK dapat dihentikan sehingga tidak menggembosi kewenangan lembaga yang menjadi titik tumpu masyarakat untuk menegakkan hukum terhadap korupsi tersebut,” jelasnya. (akm/ton)