Rotasi Guru, Rawan Gejolak

Guru SMA/SMK Negeri di Jateng

412

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Setelah para calon siswa dan orangtua sempat dibuat waswas dengan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 lalu, kini giliran para guru ikut berdebar. Sebab, menyusul penerapan sistem zonasi SMA/SMK negeri, untuk pemerataan, para guru diwacanakan akan mengalami redistribusi atau rotasi besar-besaran. Bahkan ini menjadi prioritas pemerintah.

Diberitakan, rotasi guru menggunakan acuan zonasi sekolah. Artinya, guru-guru dipindah hanya di dalam zonasinya masing-masing. Namun masih ada pengecualian, yang membuat guru terpaksa dirotasi keluar zona. Di antaranya ketika kebutuhan di dalam zona sudah melebihi, sementara luar zona masih kekurangan.

Wacana rotasi guru pernah dilontarkan Gubernur Jawa Jateng Ganjar Pranowo saat proses PPDB lalu. Rotasi guru dinilai penting untuk pemerataan. Ini setelah pemerintah secara bertahap akan melengkapi sarana dan prasarana sekolah penunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM).

”Sarana prasarana akan kami perbaiki. Kalau misalnya ada guru yang kurang bagus, maka nanti akan ada rotasi guru,” ujar Ganjar kala itu.

Pemprov Jateng memiliki kebijakan untuk segera me-rolling atau memutasi para guru ASN (aparatur sipil negara) baik yang bertugas di SMA maupun SMK. Ini dilakukan demi pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, di era zonasi ini, tidak akan ada lagi kategori sekolah favorit maupun tidak favorit.  Bahkan, pemprov juga akan memberikan insentif jika guru mau mengajukan diri untuk dipindahtugaskan, termasuk ke luar daerah.

Bagaimana tanggapan para guru SMA/SMK negeri di Jatang? Di Demak, sejumlah guru menyambut baik kebijakan tersebut. Pada intinya, mereka sepakat pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud dimanapun sekolah itu berada.

Setyo Nugroho, guru SMAN 1 Demak mengatakan, kebijakan rolling guru bukanlah persoalan bagi guru. “Ini merupakan bagian dari penjaminan mutu berbasis zonasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan  kinerja guru dimanapun ditempatkan. Ini juga sekaligus menjawab tantangan terkait permasalahan pemerataan guru yang masih timpang di berbagai wilayah. Sebab, adanya penumpukan guru pada wilayah tertentu,” kata Setyo yang baru saja meraih juara II lomba best practice guru SMA/SMK tingkat Provinsi Jateng.

Meski begitu, kata Setyo, untuk zonasi guru sebaiknya juga melihat kebutuhan guru di masing masing sekolah. “Nah, mestinya juga ada sistem yang secara berkala untuk memonitor tentang kinerja guru berbasis zonasi tersebut,”ujarnya.

Menurutnya, sudah saatnya setiap sekolah mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menunjukkan progres dan akselerasi yang tinggi terhadap upaya perbaikan kualitas mutu pendidikan di setiap sekolah. “Jika perlu ada sistem promosi up grade untuk kinerja guru. Selain itu, adanya profil guru yang dapat dilihat secara terukur serta dapat menjadi best practice dalam rangka pengelolaan kualitas sekolah masing-masing. Jadi, profil guru ini penting sekali sebagai upaya mengetahui sejauhmana kualitas guru tersebut terekam dalam kinerjanya sehari hari,”ujarnya.

Berbeda dengan Setyo, Nur Aini, guru SMAN 2 Demak berpendapat bahwa rolling guru terkait dengan pemerataan kualitas dinilai terasa berat. “Kurang efektif. Malah dapat menimbulkan gejolak. Sebab, guru punya keluarga yang tidak mudah begitu saja pindah tempat,”katanya. Sepengetahuan dia, yang di-rolling adalah kepala sekolah.

Meski demikian, dalam sistem zonasi, banyak yang diuntungkan. Misalnya, dari segi kenyamanan bekerja. “Bisa jadi tempat kerja lebih dekat. Lebih mudah dan lebih terjangkau,”ujarnya.

Meski demikian, rolling tidak menjadi satu-satunya cara dalam peningkatan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah. Menurutnya, kualitas guru dapat diasah serta harus terus belajar.

“Kualitas guru itu sebetulnya bisa diwujudkan dengan cara terus-menerus belajar. Toh, di dalam lingkup pendidikan guru juga memiliki organisasi atau wadah, seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Melalui MGMP ini, guru tetap dapat bersilaturahmi serta berdiskusi terkait mata pelajaran yang disampaikan ke para siswa. MGMP menjadi sarana efektif untuk peningkatan kualitas guru,”katanya.

Terkait wacana rotasi guru SMA/SMK negeri ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan, pihaknya belum mendapat petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas belum memiliki rancangan yang matang dalam melakukan redistribusi untuk pemerataan guru.  ”Kami belum memiliki cetak biru yang pasti. Karena petunjuk dari kementerian juga belum ada,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sementara itu, untuk kepentingan yang lebih besar, yakni pemerataan pendidikan, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi menilai rotasi guru bisa, dan barangkali memang harus dilakukan. Yang terpenting, pemerintah mampu menjelaskan kepada para guru mengenai tujuan, makna, dan kontribusi yang harus diberikan guru kepada pendidikan.

Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada para guru. Bahwa rotasi semata-mata demi kepentingan pendidikan dan peserta didik. Meminta kontribusi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

”Itu memang harus disosialisasikan dengan baik. Guru itu kan secara ideal harus altruis. Mendahulukan kepentingan peserta didik, bukan kepentingan guru itu sendiri,” ujar Widadi di ruang kerjanya.

Dalam hal ini, demi kepentingan yang lebih besar yaitu pendidikan, ia mengatakan bahwa guru memang harus ”berkorban”. Namun demikian, jangan sampai keputusan rotasi ini justru akan membebani para guru. Seperti pindah ke tempat yang terlampau jauh. Di luar kabupaten misalnya. Karena kewenangan SMA memang berada di pemerintah provinsi.  ”Tapi kalau dari sekolah favorit ke sekolah biasa itu wajib diterima. Karena memang nanti arahnya kan untuk semua sekolah yang sama dan merata,” ujarnya.

”Ini untuk kepentingan yang lebih besar. Intinya di situ,” ujarnya menekankan.

Widadi menambahkan, tidak hanya guru yang harus memiliki pemahaman mengenai hal ini. Melainkan juga dari birokrasi yang akan melaksanakan rotasi. Jangan sampai ada kepentingan yang masuk di dalamnya. Menyelamatkan keluarga agar tidak dipindah misalnya.

Rotasi guru, utamanya untuk guru SMA, memang memungkinkan pemindahan guru antar kabupaten. Maka pengaturan harus memberikan rasa keadilan. Jangan sampai, dengan alasan kepentingan yang lebih besar, rotasi dilakukan tanpa pertimbangan. ”Saya yakin birokrasi juga punya hati nurani. Yang tidak mau ngrekasakke. Karena kultur kita kan punya keyakinan, kalau kulina ngrekasakke wong, uripe bakal direkasake. Birokrasi diminta punya kesadaran itu,” kata dia.

”Demi mensukseskan program peningkatan penddikan. Kalau sekedar mindahi ngrekasakke guru ya jangan,” ujarnya menekankan.

Ia juga mengatakan, wacana rotasi guru ini akan menemui tantangan. Salah satunya, kesediaan CPNS untuk dipindah. Sekalipun ketika hendak menjadi CPNS, para guru ini menandatangani pernyataan siap ditempatkan di manapun.

”Tapi setelah ditempatkan di tempat jauh, minta pindah. Dan sekarang masih terjadi. Guru-guru yang ditempatkan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Red), yang biasanya direkrut bukan dari daerah asal, setelah sekian tahun akan minta pindah,” tandasnya.  “Ini penyakit ASN,” imbuhnya.

Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Muhdi sempat mengatakan bahwa pemerintah harus konsekuen dengan kebijakan yang diambil, yakni sistem zonasi. Pemerintah harus segera memenuhi komponen pemerataan, sesuai tujuan zonasi. Pemerataan kualitas yang di dalamnya juga terdapat komponen guru. Dalam upaya pemerataan ini, dia menekankan agar tidak memunculkan permasalahan baru.

”Guru juga harus diperhatikan. Ketika kebijakan dilakukan, keadilan dijalankan. Jangan membuat guru susah. Misal guru rumah Gunungpati ditaruh di Pedurungan. Mendekatkan juga masuk komponen untuk merotasi guru,” jelasnya. ”Kualitas guru imbang tapi juga tidak dibuat sulit,” tegas rektor Universitas PGRI Semarang ini.

Pemerataan standar dan kualitas ini memang penting untuk sistem zonasi. Selain memenuhi jumlah guru, kualitas guru juga perlu ditingkatkan. ”Selebihnya fasilitas pendukung di lingkungan sekolah,” ujarnya menjelaskan.

Jika pemerataan ini sudah terpenuhi, maka orangtua dan calon peserta didik tidak akan repot-repot degan zonasi. Mereka akan mendaftar  ke sekolah manapun kaerna memang kualitasnya sama. (hib/sga/aro)