Sorot Diskriminasi Pajak Rokok

160

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Persoalan terhadap isu rokok, terus menjadi sorotan serius sejumlah kalangan. Hal itu tidak lain karena masalah pajak terhadap rokok dinilai masih terjadi diskriminatif. Satu sisi, masyarakat terus diajak memerangi rokok, tapi sisi lain pemerintah terus mencari celah dan mendapatkan manfaat besar dari cukai rokok.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, mengatakan, diskriminasi penerapan peraturan yang berkaitan dengan pajak terhadap rokok dan tembakau. Diskriminasi itu berupa pajak ganda yang dilakukan oleh pemerintah.

“Rokok ini kena pajak ganda. Kena di industrinya, kena lagi di penjualan. Ini jelas merupakan salah satu bukti jika perhatian dari pemerintah tidak bagus,” katanya dalam Focus Gruop Discussion “Mencari Keadilan bagi Konsumen Rokok” di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

Ia menambahkan, rokok dan tembakau sangat berperan besar terhadap penerimaan negara. Bahkan, hampir setiap tahun sektor tersebut menyumbang mencapai sekitar Rp 150 triliun. Dan ironisnya, yang kembali ke masyarakat hanya 2 persen. “Ini juga menjadi sorotan, karena tidak sebanding dengan yang diterima masyarakat. Harus dievaluasi juga agar sama-sama diuntungkan,” tegasnya.

Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Jogjakarta, Gugun El Guyanie, menilai gerakan antirokok telah menyusup hingga ke norma hukum. Akibatnya, cukai (tembakau) dipungut, pajak daerah juga dipungut. “Satu sisi, masyarakat diajak memerangi rokok, tapi satu sisi pajak ditarik sangat besar, ini tidak fair,” ujarnya.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu menambahkan, terdapat ketidakadilan dalam memperlakukan produk rokok karena adanya satu objek pajak yang dipungut dua kali. Tidak ada produk yang dikenai pungutan seberat rokok. Selain itu, penyusunan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang hanya meniru antara satu wilayah dengan yang lain. “Kesannya hanya sebatas copy paste, hanya ganti judulnya. Padahal setiap daerah dengan daerah lain memiliki local wisdom dan geografis yang beda,” tambahnya. (fth/ida)