Terpaksa Tinggal di Bawah Jembatan

Warga Tambakrejo Tagih Janji BBWS Bangun Huntara

289
HIDUP PRIHATIN: Warga Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas membuat sekat di bangunan huntara yang sempit.(EKO WAHYU BUDIYANTO/RADARSEMARANG.ID)
HIDUP PRIHATIN: Warga Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas membuat sekat di bangunan huntara yang sempit.(EKO WAHYU BUDIYANTO/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Warga terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara kondisinya memprihatinkan. Mereka harus tinggal berjubel di dua hunian sementara (huntara). Selain itu, tak sedikit yang tinggal di kolong jembatan Arteri Yos Sudarso. Saat ini, warga menunggu realisasi penambahan huntara. Sebab, sebelumnya sudah dijanjikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana bakal membangun huntara lagi. Praktis, saat ini 97 kepala keluarga (KK) harus hidup umpel-umpelan.

Salah satu warga Tambakrejo RT 5 RW 6 Tanjung Mas, Fadillah, mengatakan, jika puluhan KK terpaksa dijadikan satu di dalam dua huntara. “Semua dijadikan satu, jadi ya berjubel seperti ini,” ujar Fadillah kepada RADARSEMARANG.ID, Jumat (9/8).

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran warga khususnya soal kesehatan. Apalagi, di dalam dua huntara yang masing-masing berukuran 10 x 20 meter tersebut juga banyak dijumpai anak-anak kecil. Warga mulai resah tentang kondisi kesehatan anak-anak mereka nanti.

Pantauan di lokasi, puluhan KK tersebut menghuni dua huntara yang didirikan oleh BBWS Pemali Juana selaku leading sector proyek normalisasi BKT. Huntara berada persis di bawah jembatan Arteri Yos Sudarso di Tambakrejo. Posisinya juga di bantaran sungai. Huntara yang berada di bagian barat sudah penuh sekat-sekat kamar. Masing-masing sekat diisi oleh satu keluarga. Jumlahnya kurang lebih ada 20 kamar. Masing-masing kamar berukuran 3 x 2 meter. Tentunya ukuran tersebut sangat tidak ideal jika digunakan untuk tidur satu keluarga yang memiliki anggota lebih dari 3 orang. Selain berfungsi sebagai tempat tidur, kamar-kamar tersebut juga digunakan untuk menaruh barang pribadi mereka. Seperti pakaian dan barang elektronik. Kondisi tersebut jelas kurang sehat untuk warga. Apalagi musim seperti ini di mana barang-barang mereka yang tergeletak kerap dijadikan sarang nyamuk. “Ini sudah tidak sehat karena seperti ember berisi rendaman pakaian di sini juga kerap jadi sarang nyamuk,” katanya.

Ditambah lokasi huntara berada di bantaran Sungai BKT. Posisi dapur juga dibuat terpadu. “Dikarenakan dibuat sekat seperti ini, jadi memang tidak bisa menampung semua warga,” tuturnya.

Hal serupa juga terjadi di huntara bagian timur. Hampir sama dengan bagian barat, di bagian timur warga masih proses membangun sekat kamar. Lebih kecil, kamar di huntara bagian timur untuk satu keluarga berukuran 2 x 1,5 meter. “Di sini anaknya rata-rata minimal dua, jadi satu keluarga minimal 4 anggota,” ujarnya.

Kemarin, sudah berdiri 10 kamar. Satu kamar tentunya sudah tidak ideal untuk diisi satu keluarga. Apalagi yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 3 orang. “Di sini (huntara timur) memang ada yang masih lajang, duda, atau janda, itu kamarnya lebih kecil, berukuran 1 x 2 meter lah,” ujar warga huntara bagian timur, Andri.

Proses pembangunan sekat-sekat kamar kemarin masih dilakukan warga. Pintu masing-masing kamar di dua huntara itu juga hanya gorden. Sehingga tidak ada lagi privasi dari masing-masing warga. Hal itu juga yang saat ini dikeluhkan oleh para penghuni huntara. “Mau ngobrol sama istri atau anak mau ngobrol penting juga sudah tidak bisa, karena ya sempit seperti ini, tidak ada privasi lagi,” keluhnya.

Ia juga mengkhawatirkan sisi kesehatan anak-anaknya. Setiap hari anak-anak mereka diminta untuk memakai masker. Baik itu di dalam maupun di luar huntara. Ini untuk mengantisipasi terkena penyakit saluran pernafasan karena banyaknya debu. “Karena banyak debu dari pengerjaan BKT, selain itu juga tidak ada hujan. Jadi ya debunya seperti ini,” tuturnya.

Ironisnya lagi, bagi warga yang belum mendapatkan kamar, mereka tidur di bawah jembatan. Barang-barang mereka seperti alat elektronik, pakaian, kasur juga diletakkan di bawah jembatan Kaligawe tersebut. Tidak ada sekat apapun. Tentunya kondisi tersebut sangat tidak sehat bagi anak-anak mereka. “Terpaksa ya tidur di bawah jembatan, karena tidak dapat kamar,” ujar salah satu warga setempat yang memilih tidur di bawah jembatan Arteri Tambakrejo, Arinawati. Untuk kebutuhan MCK, dibuat sistem komunal.

Untuk sampah, mereka kumpulkan setiap hari dan dibakar setiap malamnya. Karena kondisi tersebut warga meminta janji penambahan huntara dari BBWS Pemali Juana. Dikarenakan hanya dengan dua huntara tidak cukup jika untuk ditempati 97 KK.

Ketua RT 05 RW 16 Tambakrejo Rahmadi mengatakan, selama ini pihak BBWS belum memenuhi hal yang menjadi kesepakatan bersama Wali Kota Semarang dan Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu.  Pada saat itu, BBWS bersedia membangunkan tiga unit huntara sebagai tempat tinggal sementara warga Tambakrejo sembari Pemkot Semarang mempersiapkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Tambakrejo.

Namun hingga saat ini BBWS baru membangunkan dua unit huntara. Tentu saja, dua huntara tersebut belum dapat menampung 97 KK yang tinggal di Kampung Tambakrejo. “Kami masih kekurangan huntara, kami butuh sekali, ini sangat urgen, apalagi sebentar lagi musim hujan,” kata Rohmadi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai BBWS Pemali Juana Dani Prasetyo berjanji akan berupaya memenuhi satu huntara lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. “Tetapi kami masih butuh waktu,” ujar Dani.

Ia berdalih jika Pemerintah Pusat saat ini tengah melakukan rasionalisasi dan efisiensi dana, sehingga tidak dapat langsung melakukan pembangunan huntara. Untuk mencari solusi bersama, BBWS akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Semarang maupun Pemprov Jawa Tengah.

“Sesuai kesepakatan memang pembangunan huntara kami yang memfasilitasi. Sebenarnya, harapan kami dua huntara cukup, tapi ternyata masih membutuhkan satu huntara lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan penambahan pembangunan dan penambahan bedeng yang dijadikan huntara warga Kampung Tambakrejo merupakan kewajiban BBWS Pemali-Juana.  Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan mediasi pada 12 Mei 2019 yang dihadiri oleh warga Tambakrejo, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, dan Komnas HAM. Salah satu kesepakatannya, BBWS Pemali Juana akan membangunkan huntara untuk 97 KK warga Tambakrejo yang menjadi korban  penggusuran.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Wali Kota Hendi berjanji akan mengomunikasikan penambahan huntara kepada BBWS Pemali Juana saat mengahadiri peresmian Musala dan TPQ Al Firdaus Tambakrejo, di huntara Tambakrejo, beberapa waktu lalu. Sedangkan sampai sekarang belum ada penambahan bedeng, menyebabkan 97 KK warga Tambakrejo harus hidup berjubel dalam dua huntara dengan ukuran 10 x 20 meter selama tiga bulan. (ewb/aro)