Penutupan Sunan Kuning Molor

Jumlah Wanita Pekerja Seks Tak Sinkron

364
KOORDINASI: Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto saat mendatangi Lokalisasi Sunan Kuning, kemarin.(ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)
KOORDINASI: Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto saat mendatangi Lokalisasi Sunan Kuning, kemarin.(ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Rencana penutupan Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu (GBL) yang dijadwalkan 15 Agustus mendatang terancam molor. Padahal sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Fajar Purwoto sudah berkoar-koar di media bakal menutup dua lokalisasi terbesar di Jateng tersebut sebelum HUT ke-74 Kemerdekaan RI.

Penundaan penutupan dua lokalisasi itu lantaran terjadi perbedaan  data jumlah Wanita Pekerja Seks (WPS) antara pengelola Resosialisasi Argorejo dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang. Padahal data tersebut nantinya sebagai rujukan untuk penyaluran tali asih kepada WPS.

Jumlah WPS versi pengelola resos Sunan Kuning mencapai 475 orang, dari sebelumnya berjumlah 476 orang. “Yang satu meninggal, sehingga jumlahnya berkurang satu,” ujar Pengelola Resos Sunan Kuning Suwandi kepada RADARSEMARANG.ID, Rabu (7/8).

Sedangkan jumlah WPS versi Dinsos Kota Semarang sebanyak 355 orang. Dikhawatirkan apabila yang menjadi rujukan data dari Dinsos Kota Semarang, maka ratusan WPS yang lain tidak mendapatkan tali asih. Hal itu juga akan berdampak kepada kecemburuan sosial dan menghambat proses penutupan resos tersebut. “Saya siap untuk penutupan, cuma masalahnya harus ada penyesuaian dulu karena ada perbedaan jumah WPS,” tuturnya.

Ia meminta sebelum ada penyesuaian data, maka penutupan lokalisasi tersebut harus diundur. “Kalau dipaksakan yang menerima 355 WPS, saya belum siap tutup. Jumlah itu kurang, yang lainnya bagaimana? Mohon pemkot bijaksana,” ujarnya.

Menurutnya, data yang dimiliki Dinsos Kota Semarang hanya berdasarkan jumlah WPS yang selama ini mengikuti pelatihan keterampilan. Sementara sejak dibuka pelatihan hingga menjelang penutupan ini, tidak semua WPS mengikuti pelatihan dari Dinsos Kota Semarang tersebut.

“Tidak semua ikut, kadang ada yang pulang kampung, jadi tidak bisa ikut pelatihan. Yang diundang 50, kadang yang hadir 40,” tuturnya.

Pihaknya pun akan mengajukan kepada Dinsos Kota Semarang terkait jumlah pasti WPS Sunan Kuning. Ia berharap Dinsos masih bisa melakukan peninjauan ulang terkait jumlah WPS di lokalisasi tersebut. Ternyata perbedaan data itu juga terjadi di lokalisasi Gambilangu (GBL). Jika berdasarkan data Dinsos Kota Semarang, WPS di Gambilangu sebanyak 102 orang.  Padahal data di lapangan mencapai 193 WPS.

Pengelola lokalisasi Gambilangu Kaningsih menjelaskan, jika perbedaan data tersebut juga akan menghambat proses penutupan lokalisasi yang terletak di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal itu.

“Di sini 193 WPS, yang terdata dapat tali asih hanya 102 WPS. Ini belum ada solusi yang 91 bagaimana? Nanti kalau tidak dikasih semua akan ada kecemburuan,” kata Kaningsih.

Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan adanya ketidaksinkronan data tersebut ke Dinsos Kota Semarang. Namun belum ada tindak lanjut dari Dinsos Kota Semarang. Adapun data Dinsos Kota Semarang terkait jumlah WPS di lokalisasi Gambilangu hanya berdasar kepada peserta pelatihan keterampilan saja. Sedangkan kuota WPS yang mengikuti setiap pelatihan dibatasi oleh Dinsos Kota Semarang.

“Jadi setiap pelatihan, Dinsos mengambil sekian WPS, seperti saat 2017 ada pelatihan masak yang diikutkan 30 WPS saja. Kemudian 2018, ada pelatihan membuat bunga, yang diambil 50. Setiap pelatihan saya melibatkan orang yang berbeda. Tapi pelatihan terakhir hanya ada 14 orang saja karena saat itu mereka pulang kampung. Sehingga data dari Dinsos berbeda,” bebernya.

Senada dengan Suwandi, sebenarnya ia pun sepakat jika dilakukan penutupan aktivitas prostitusi di Gambilangu. Namun dengan ketidaksinkronan data tersebut tentunya bisa menjadi penghambat proses penutupan nantinya. Apalagi Pemkot Semarang menjadwalkan 15 Agustus nanti sebagai seremonial penutupan dua lokalisasi tersebut. Sejauh ini, sebelum penutupan dilakukan, pihaknya juga telah mengadakan tes voluntary counseling and testing (VCT).

Hal itu dilakukan untuk memastikan semua anak asuhnya dalam kondisi tidak berpenyakit saat meninggalkan Gambilangu. Hanya saja, pihaknya menyayangkan tidak semua WPS terdata oleh Dinsos. Ia masih berharap, ada penyesuaian data kembali agar seluruh WPS mendapatkan dana tali asih.

“Tali asih kan bekal mereka untuk pulang kampung, jadi harus diselesaikan dulu,” katanya.

Kepala Dinsos Kota Semarang Muthohar mengatakan, data yang dimiliki Dinsos merupakan data verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, jumlah WPS di Sunan Kuning sebanyak 355 WPS, sedangkan di Gambilangu sebanyak 102 WPS. “Kami sudah mendata ulang. Dari data itu, kami presensi satu per satu. Saat dipanggil ada KTP-nya dan ada orangnya berati terverifikasi,” tutur Muthohar.

Meski begitu, karena terjadi ketidaksinkronan, pihaknya membuka kesempatan bagi pengelola dua lokalisasi tersebut untuk mengajukan data yang terbaru ke Dinsos Kota Semarang. Namun pihak pengelola juga harus membuktikan bahwa orang yang terdapat di data tersebut benar-benar ada.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Semarang sudah memastikan jika penutupan lokalisasi Sunan Kuning dan Gambilangu tidak akan molor. “Di Kota Semarang kan ada dua, Sunan Kuning dan Gambilangu. Keduanya telah kami sepakati 15 Agustus penutupan,” ujar Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto.

Secara tidak langsung dengan tidak sinkronnya data antara pengelola lokalisasi dengan Dinsos Semarang berpotensi penutupan menjadi molor. Meski begitu, lanjutnya, dalam hal ini Pemkot Semarang tetap terus berupaya menutup sarang prostitusi tersebut. (ewb/aro)