Kurator Negara Tangani Kepailitan Developer Wana Indah

464
BANTUAN HUKUM : Pemohon PKPU Arief Pranoto didampingi tim penasehat hukumnya, Eka Windhiarto, Dwi Saputra dan Kuntowati Sri Haryani berkordinasi dengan Ketua BHP Semarang Aris Ideanto, didampingi kurator negara, Bernardo Da Cruz di kantor BHP Semarang.(JOKO SUSANTO/RADARSEMARANG.ID)
BANTUAN HUKUM : Pemohon PKPU Arief Pranoto didampingi tim penasehat hukumnya, Eka Windhiarto, Dwi Saputra dan Kuntowati Sri Haryani berkordinasi dengan Ketua BHP Semarang Aris Ideanto, didampingi kurator negara, Bernardo Da Cruz di kantor BHP Semarang.(JOKO SUSANTO/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG -Tak kunjung mendapat kabar proses pemberesan dari kurator negara di bawah naungan Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang, pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Arief Pranoto dan Hendra Dwi Prasetijo didampingi penasehat hukumnya, Eka Windhiarto, Dwi Saputra dan Kuntowati Sri Haryani, langsung datangi kantor BHP Semarang yang terletak di Jalan Hanoman, Semarang Barat.

Kedatangan mereka terkait penjualan boedel pailit atas perkara kepailitan yang menimpa sepasang suami istri bernama Y Pamungkas Widjajanto dan Tri Purwanti. Keduanya merupakan developer Perumahan Wana Indah Village, Mijen, Semarang.

“Sudah kami surati dua kali, yang sekarang antar surat ketiga sekaligus audiensi, akhirnya ada pembahasan langsung dengan Ketua BHP Semarang, tapi belum realiasi langsung,” kata Eka Windhiarto Jumat (2/8).

Menurutnya, pemberesan harta pailit tersebut harus segera dilaksanakan dan kurator wajib melakukan pelaporan setiap tiga bulanan sesuai Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang (UU) Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Selain itu, juga terkait Pasal 72, yang menyebutkan tentang tanggungjawab kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

“Pemberesannya terkait perumahan Wahana Indah. Dalam kasus itu, kami melihat ada satu kreditur diberi jaminan sertifikat, sementara yang lain belum dapat. Atas kasus ini, nantinya harta pailit akan ditarik semua baru dilakukan pemberesan dan dibagi prorata,”jelasnya.

Menanggapi kedatangan tim tersebut, Ketua BHP Semarang Aris Ideanto melalui anggota teknis hukum yang juga kurator negara, Bernardo Da Cruz, mengaku semua tetap berjalan. Pihaknya juga memastikan tidak menunda serta tetap melayani masyarakat secara maksimal. Atas permasalahan itu, pihaknya mengaku senang karena nanti dapat dilakukan kolaborasi kurator negara dengan ketua tim kuasa hukum pemohon PKPU Eka Windhiarto, yang juga adalah seorang kurator swasta. Dengan sinergi itu, pihaknya berharap masalahnya menjadi cepat selesai.“Kurator sebelumnya pindah menjadi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) di Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, sementara tim baru sudah ditunjuk lima orang, nanti ditangani satu ketua tim,” jelasnya.

Pihaknya memastikan atas kordinasi yang baik tersebut, nantinya bener-bener segera akan ditindaklanjuti cepat  sesuai pemohon kepailitan. Menurutnya selama ini terhambat bukan karena tim kurator negara tak bergerak, melainkan ketua tim masih melaksanakan diklat tiga bulan di Jakarta. “Besok sudah jalan, kami juga akan sosialisasi dengan kawan-kawan media. Kalau di BHP Semarang ini, yang kurator negara ada 5 orang, seharusnya ada tujuh, tapi sisanya belum diangkat,” sebutnya. (jks/zal)