Backlog Rumah Masih 720 Ribu

Perlu Ubah Pola Pikir

140

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Ketimpangan jumlah pasokan rumah dengan permintaan (backlog) perumahan di Jateng masih tinggi. Tercatat masih ada 720.000 backlog dari sisi kepemilikan dan 530.000 dari sisi kepenghunian. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat.

Salah satu faktor penyebab backlog adalah tingkat kemiskinan. Meski sudah menurun, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Yakni pada angka 10,8 persen per Maret 2019.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, Arief Friyoga menyampaikan bahwa masih ada 378.000 keluarga miskin di Jateng. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bersama sejumlah stakeholder.

”Jateng melaksanakan yang menjadi prioritas Gubernur Ganjar Pranowo. Fokus menangani kemiskinan. Dengan penyediaan rumah yang sehat dan layak huni. Kami harus berbagi peran dengan pihak terkait,” ujarnya, Kamis (1/8).

Tidak hanya karena faktor ekonomi, backlog rumah di Jateng juga disebabkan budaya masyarakat yang belum memprioritaskan kepemilikan rumah. Masih cukup banyak warga yang setelah menikah, yang semestinya tinggal di rumah sendiri, masih tinggal bersama orang tuanya. ”Budaya di sini, masih banyak satu rumah yang ditinggali tidak hanya satu kepala keluarga (KK) saja. Idealnya kan setelah menikah sudah memiliki rumah sendiri,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Perizinan DPD REI Jateng, Nur Widhi Wijatmoko mengatakan bahwa untuk mengatasi ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah pusat telah mencanangkan program 1 juta rumah. Dalam hal ini, REI ambil bagian untuk mensukseskannya. Khusus di Jateng, REI Jateng akan membangun 11.031 unit rumah.

”Di Jateng, secara struktur organisasi ada 7 komisariat. Terdiri atas Semarang, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Solo Raya, Pati dan Kedu. Masing-masing diminta membuat rencana kerja untuk penyediaan rumah,” ujarnya.

”Komisariat Semarang akan dibangun 1.926 unit. Pekalongan hanya bisa 587 unit, karena tanah mahal. Ini khusus subsidi. 1.661 unit Tegal. Banyumas 1.525 unit. Kedu 345 unit. Dan Solo Raya 2.839 unit. Pati 2.148 unit. Total 11.031 unit,” imbuhnya merincikan.

Hingga Juni, dari target ini sudah terbangun sekitar 6.300 unit rumah. Dikatakan, harga lahan yang mahal menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan ini. ”Selain itu, masih berbenturan peraturan pusat dengan peraturan di kabupaten/kota. Sehingga saya rasa perlu PP 64 tahun 2016 diimplementasikan di daerah,” jelasnya. (sga/ida)