Buruh Geruduk Pemkab Semarang, Tuntut  UMK Rp 2.6 Juta

171
DEMO: Ratusan buruh menyampaikan aspirasi didepan Kantor Bupati, Kamis (14/11) sore.  (MARIA NOVENA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEMO: Ratusan buruh menyampaikan aspirasi didepan Kantor Bupati, Kamis (14/11) sore.  (MARIA NOVENA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN – Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang mendatangi kantor Bupati Semarang. Massa tuntut Pemkab mengabulkan permintaan mereka yaitu menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2.639.348,32.

Koordinator Lapangan Nurdin Makruf mengatakan hingga sekarang Pemkab belum memberikan angka yang disepakati. “Dari data provinsi, Kabupaten Semarang sudah memberikan angka. Yang belum hanya empat kabupaten/kota. Tapi sampai sekarang Bupati belum membuka nominalnya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (14/11).

Ketetapan buruh sama seperti yang pernah disampaikan kepada bupati saat audiensi belum lama ini, menuntut UMK 2020 Rp 2,6 juta dan menolak penetapan UMK 2020 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015. Massa menginginkan Bupati bisa mengambil kebijakan lokal. “Setidaknya ada diskresi untuk mengambil jalan sesuai yang kami sepakat. Diprediksi dengan menggunakan formula Year of Year (YoY) didapatkan KLH bulan Desember 2019 sebesar 2.432.354,93. Maka kita mengusulkan untuk UMK Kabupaten Semarang tahun 2020, sesuai dengan hitungan formula kami sepakat sebesar Rp 2.639.348,32,” lanjutnya.

Sementara itu Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menerima kedatangan massa mengatakan Pemkab akan mengupayakan yang disampaikan buruh. Pihaknya juga meminta waktu hari ini (15/11) untuk memberikan informasi lanjut kepada para buruh. “Kami pasti mengucapkan yang terbaik. Usulan kami terima, kami akan sampaikan ke bapak Bupati. Disilain kami juga menjalankan regulasi yang ada,” timpalnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Pujo Pramujito menyatakan kenaikan UMR tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Pasalnya, beberapa tahun lalu terdapat sejumlah perusahaan yang harus gulung tikar karena tidak mampu membayar gaji karyawan mereka.

Di wilayahnya yang berada di selatan Kabupaten Semarang terdapat tiga perusahaan yang gulung tikar. Pujo menilai hal tersebut dapat berdampak buruk pada tingginya lulusan siap kerja di Kabupaten Semarang.”Ada perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu membayar karyawannya dan tentunya akan menambah angka pengangguran dan turunnya serapan kerja di daerah,”ungkapnya di kantor DPRD Kabupaten Semarang. (ria/bas)