Gali Potensi Pendapatan Baru

214

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama pendapatan Provinsi Jateng. Kini porsinya mencapai 55 persen. PAD harus digenjot lagi agar kenaikan pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan pemerintah pusat bisa terwujud.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Henri Wicaksono mengatakan, upaya peningkatan pendapatan itu bisa disiasati dengan cara menggali potensi daerah. Kemudian menggenjot BUMD dan sinergitas SKPD yang harus terus ditingkatkan. Kendati demikian, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD. “Salah satunya dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru,” katanya.

Politisi PKB ini menambahkan, revitalisasi aset daerah juga perlu dioptimalisasi dan memaksimalkan kinerja BUMD agar dapat meningkatkan daya saing Jateng. Aset itu sudah kita bahas sejak periode lalu. Tidak hanya pendapatan tapi juga peluang kerja juga harus dipikirkan. “Saya optimistis kalau BUMD dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik. Maka pertumbuhan ekonomi yang menjadi visi dan misi Pak Gubernur bisa terealisasi,” ujarnya.

Kepala Bapenda Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengatakan, target PAD pada 2019 mencapai Rp 14,48 triliun. Sampai Oktober ini realisasi PAD sudah mencapai 83,24 persen yaitu sekitar Rp 12 triliun. Waktu yang tinggal sedikit ini harus bisa tercapai dengan penambahan titik layanan dan peningkatan pendapatan BUMD.

“Saat ini yang paling kita kejar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya pajak nomor kendaraan bermotor (BPNKB). Itu yang paling banyak menyumbang PAD di Jateng karena potensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. PKB itu juga upaya kita untuk mengurangi black market. Ini jadi tantangan kita bagaimana bisa bersinergi dengan aparat kepolisian,” kata Tavip.

Ekonom Bank Jateng Taofik Hidayat menambahkan, ada sumber daya lain yang bisa dijadikan pemasukan untuk Jateng. BUMD juga menghasilkan keuntungan devidennya itu 14 persen dengan cara memanfaatkan lahan yang masih menganggur. Seperti di Bandung, ia mencontohkan, lahan PDAM yang dijadikan tempat wisata kemudian disewakan. Bisa juga lahan-lahan yang sudah ada dijadikan hunian sementara lewat aplikasi yang bisa dikembangkan.

“Kalau ada gedung, bisa disewakan untuk kantor-kantor atau tempat kerja bersama seperti di Kota Surabaya. Seperti di Unaki Semarang, mereka punya gedung tapi disamping kampus mereka ada space yang dijadikan tempat menginap. Dengan cara itu, kita bisa menambah PAD kita,” terang Taofik. (fth/zal)