Target 90 Persen Sekolah Gratis

426
PEDULI PENDIDIKAN : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berswafoto bersama guru di Kota Semarang, kemarin. (HUMAS PEMKOT SEMARANG)
PEDULI PENDIDIKAN : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berswafoto bersama guru di Kota Semarang, kemarin. (HUMAS PEMKOT SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada tahun 2020 mendatang akan menggratiskan biaya sekolah di 30 sekolah swasta, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Anggaran akan diambil dari alokasi APBD 2020.

mengatakan jika pihaknya berencana akan menggelar sekolah gratis di sekolah swasta yang ada di Semarang pada tahun 2020 mendatang.

“Nanti ada 10 sekolah TK, SD, dan SMP swasta yang digratiskan, alokasi anggarannya sebesar Rp 6 miliar. Kita inginnya semua TK, SD, SMP baik negeri maupun swasta gratis, tapi kita upayakan paling tidak sekitar 90 persen jumlahnya gratis,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi usai memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI 2019 di anjungan Waduk Jatibarang, Minggu (24/11).

Dalam peringatan tersebut, sedikitnya diikuti 7.500 peserta yang terdiri dari elemen guru, PGRI, jajaran Dinas Pendidikan, OPD serta Camat dan Lurah. Pria yang akrab disapa Hendi ini, berpesan agar guru kembali kepada marwahnya. Guru yaitu digugu dan ditiru. Agar bisa digugu dan ditiru oleh muridnya, guru harus memiliki kecakapan.

“Kalau Anda ingin mengajarkan anak disiplin, guru harus mencontohkan disiplin, Anda ingin mengajarkan ilmu Anda harus membekali dengan ilmu yang mumpuni,” pesannya.

Terkait kesejahteraan guru, lanjut Hendi, masih ditemukan guru yang pendapatannya masih pas-pasan, yaitu guru sekolah swasta yang muridnya sedikit, dan ada gap yang dinilai terlalu tinggi. “Kalau guru di sekolah swasta yang favorit maka tidak masalah, tapi swasta lain yang muridnya sedikit mereka masih ada yang gajinya Rp 100 ribu sebulan, Rp 200 sebulan. Ini yang mendasari pemikiran menciptakan sekolah gratis,” tambahnya.

Untuk itu dirinya bertekad dapat meningkatkan kesejahteraan guru swasta lebih baik lagi dan dianggap sebagai pekerjaan rumah untuk mensejahterakan guru swasta untuk minimal sama seperti guru lainnya. Meskipun demikian, Hendi juga tidak ingin para guru berharap terlalu cepat, karena perlu proses seperti proses administrasi dan penganggaran. (den/ton)