Anggaran Pendidikan masih Timpang

76
Muh Zen Adv (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Muh Zen Adv (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Persoalan ketimpangan pendidikan baik sarana maupun kualitas pendidikan masih terjadi di Jawa Tengah. Pemprov dan pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan sektor pendidikan agar tidak ada diskriminasi. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing.

“Masalah ketimpangan pendidikan masih terus terjadi, ini masalah serius dan harus menjadi perhatian terutama pemerintah baik pusat, provinsi maupun pemerintah daerah,” tegas Anggota DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Muh Zen menambahkan, persoalan anggaran misalnya antara sekolah negeri dan sekolah swasta sangat tidak seimbang. Begitupula dengan sarpras, bahkan tidak jarang antara sekolah negeri di tengah kota dan di pelosok juga timpang. Kondisi ini membuat, proses belajar mengajar terkadang menjadi tidak maksimal.

“Semua harus sama, baik anggaran maupun sarpras, karena pendidikan ini menjadi ajang untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memiliki skill dan bersaing di lapangan kerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan wajib sekolah kini masih menjadi permasalahan utama di Jateng, karena masih banyak anak-anak yang belum mampu bersekolah. Pihaknya terus mendorong agar bagaimana semua masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, bisa bersekolah. “Faktanya memang masih banyak yang putus sekolah, terutama anak-anak miskin. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus diperioritaskan,” ujarnya.

Berbicara pendidikan di Jateng memang sudah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Baik dari segi prestasi maupun dari perhatian pemerintah. Tetapi memang masih harus ditingkatkan, terutama dari anggaran harus minimal 20 persen dari APBD Jateng. Sebab, dengan begitu maka masyarakat akan mendapatkan pendidikan layak sesuai dengan amanah Undang-Undang. “Pendidikan wajib bagi anak-anak terutama yang kurang mampu. Jadi pemprov dan daerah harus memperjuangkannya,” tambahnya.