Kemiskinan Turun, Pacu Perekonomian

Satu Tahun Ganjar-Yasin

166
GANJAR PRANOWO
GANJAR PRANOWO

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden RI pada 5 September lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen langsung tancap gas. Pasangan ini langsung memfokuskan programnya pada pengentasan kemiskinan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Politik anggaran  diprioritaskan pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Mengubah angka kemiskian satu digit menjadi sasaran pasangan ini selama kepemimpinannya. Upaya-upaya pun terus dilakukan. Melalui pemberdayaan, penjaminan dan pendampingan kepada masyarakat miskin agar dapat naik kelas.

Awal menjabat pada 2013, kemiskinan masih berada pada angka 14,44 persen. Hingga 2018, angka kemiskinan menurun menjadi 11,32 persen. Meski demikian, angka ini dinilai masih tinggi. Tidak puas, gubernur memasang target 7,48 persen di periode keduanya. ”Kemiskinan di Jateng dikejar satu digit. Mudah-mudahan 1-2 tahun dikejar bisa dicapai,” ujarnya kepada RADARSEMARANG.ID, Rabu (14/8).

Sejumlah terobosan dilakukan Gubernur Ganjar. Di antaranya, membentuk program pendampingan. Satu dinas satu desa miskin. Seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng digerakkan untuk mengeroyok desa miskin di Jawa Tengah.

Terbukti, persentase jumlah penduduk miskin sampai Maret 2019, selama enam bulan, tercatat 10,80 persen atau menurun jika dibandingkan angka sebelumnya yang tercatat 11,19 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Maret lalu, tercatat penduduk miskin sebanyak 3,74 juta orang. Berkurang 124 jiwa dari angka September 2018 yang berada di angka 3,87 juta orang. Secara nasional, Jateng sendiri menjadi satu dari lima provinsi yang persentase penurunannya terbesar.

“Penurunan angka kemiskinan ini terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Untuk persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2018 sebesar 9,67 persen turun menjadi 9,20 persen pada Maret lalu atau berkurang 75,6 ribu orang dari 1,71 juta orang,” kata Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono.

Untuk angka kemiskinan penduduk perdesaan pun mengalami penurunan yang cukup siginifikan di angka 12,48 persen pada Maret tahun ini. Sementara pada September tahun lalu, angka kemiskinan di pedesaan sebesar 12,80 persen.  Penurunannya sebanyak 48,6 ribu orang dari 2,16 juta orang.

Sementara pada periode September 2018 sampai Maret 2019, garis kemiskinan naik sebesar 3,30 persen, yaitu dari Rp 357.600 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 369.385 per kapita per bulan pada Maret 2019. Sementara pada periode Maret 2018-Maret 2019, garis kemiskinan naik sebesar 5,28 persen, yaitu dari Rp 350.875 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 369.385 per kapita per bulan pada Maret 2019.

“Sumbangan garis kemiskinan peran terbesar dipengaruhi oleh komoditi makanan, bukan dari komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Maret 2019 tercatat sebesar 73,66 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2018, yaitu sebesar 73,48 persen,” tuturnya.

Sentot menambahkan, jenis komoditi yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya antara lain perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan pedengkapan mandi.

“Pada periode September 2018 Maret 2019, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan,” katanya.

Beberapa faktor penurunan kemiskinan di Jateng sendiri terjadi lantaran selama periode September 2018 – Maret 2019 terjadi inflasi umum sebesar 1,24 persen. Adapun, inflasi di periode Maret 2018 – Maret 2019 sebesar 1,82 persen. Selain itu juga bantuan pangan non tunai (BPNT) telah lancar disalurkan ke rumah tangga yang diduga dapat membantu penurunan kemiskinan.

“Nilai tukar petani (NTP) Jateng, Maret 2019 sebesar 102,83 meningkat dibanding NTP Maret 2018 yang tercatat  sebesar 101,29. Serta upah minimum Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 1.605.396, naik  Rp 119.331 atau sekitar 8 persen dibanding UMP 2018 sebesar Rp 1.486.065,” bebernya.

Sementara upaya menurunkan angka kemiskinan terus berlangsung, pemerintah mendapat tantangan dari pemerintah pusat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. Menuju target ini, fokus pemerintah provinsi salah satunya adalah mendorong investasi. Dalam hal ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk memudahkan perizinan bagi para investor.

Untuk mendukungnya, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Selatan (JLSS). Kemudian percepatan pembangunan jalan tol Solo-Jogja, tol Bawen-Jogja, tol Tanggul Laut Semarang-Demak. Dalam perkeretaapian, Gubernur Ganjar menyebut Jateng memiliki jalur melingkar yang bisa mendukung transportasi penumpang dan bahan bakar gas untuk industri. Sebab, kawasan industri yang akan dibuka, tidak hanya di tengah, tetapi juga di sisi selatan.

Selain percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan SDM sesuai kebutuhan perusahaan. Seperti rencana mendirikan SMK Indonesia-Jerman saat Gubernur Ganjar bertemu Pemerintah Jerman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mengatakan, saat ini Jawa Tengah merupakan daerah yang menarik untuk investasi. Bahkan dalam hal investasi, saingan provinsi ini adalah negara-negara lain. Bukan lagi sesama provinsi di Indonesia. ”Pengurusan izin jangan sampai dipersulit. Karena investasi ini menjadi langkah penting dalam upaya menumbuhkan perekonomian,” jelasnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai target pertumbuhan ekonomi 7 persen cukup realistis. Hanya saja, menurutnya, tidak akan tercapai. ”Saya kira 5-6 persen. Kalau 7 persen lompatannya harus tinggi. Saya kira target-target ini terlalu tinggi,” ujarnya mengomentari. (sga/den/aro)