Butuh APBN Atasi Rob Tanjung Emas

992
CEK KETINGGIAN : Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengecek ketinggian air di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEK KETINGGIAN : Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengecek ketinggian air di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Rob yang menggenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, menjadi perhatian anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono. Dalam pantauannya di kawasan pelabuhan, kemarin, rob tidak bisa diatasi hanya oleh Pelindo.

“Rob di sini bukan karena cuaca buruk, tapi penurunan kontur tanah. Kalau hanya diatasi Pelindo tidak bisa, di sini APBN harus turun agar rob bisa diselesaikan dan tidak mengganggu roda perekonomian,” terang Bambang.

Pihaknya mendesak Pemerintah menurunkan anggaran untuk mengatasi rob di Pelabuhan Tanjung Emas. “Bisa dibuat tanggul atau meniru apa yang dilakukan Belanda,” tandasnya.

Selain itu, bambang Haryo juga menyoroti  permasalahan logistik saat Idul Fitri, terutama konektivitas antar moda transportasi yang saat ini masih tumpang tindih.

Disela kunjungannya ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas, Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, harus ada payung hukum yang jelas terkait distribusi logistik. “Harus ada payung hukumnya, ini ranahnya Kementrian Perhubungan, Kementrian yang lain tidak boleh ikut campur,” kata Bambang.

Menurutnya, Kementrian Perhubungan adalah Kementrian yang tepat untuk alur logistik dari dan sampai ke daerah tujuan. Diantara konektivitas antar moda, intergrasi antar dan inter moda dari darat, laut ataupun udara.

“Pada dasarnya sudah siap, ada sekitar 22 ribu kapal di bawah Indonesian National Shipowners Association atau Insa, yang telah menjangkau ke hampir 17.400 pulau yang ada di Indonesia. Ditambah kapal dari pemerintah, menurut saya sudah sangat mumpuni,” tegasnya.

Namun ia menyoroti keputusan Pemerintah yang menetapkan libur Lebaran selama 10 hari, menurut dia kebutuhan logistik akan semakin memuncak dan malah akan berdampak besar pada iklim usaha dan perekonomian. “Harus dikaji lagi itu, nanti malah ekonomi tambah turun dan iklim usaha terganggu,” ujarnya.  (den/zal)