Beranda Semarang Raya Semarang KPU Dituding Memperlambat APK

KPU Dituding Memperlambat APK

0

RADARSEMARANG, SEMARANG – Meskipun sempat diprotes dan ramai diberitakan di media massa, persoalan Alat Peraga Kampanye (APK) tak kunjung cepat diselesaikan oleh KPU. DPW PKB Jawa Tengah mempertanyakan kenapa KPU lambat sekali kerjanya, sehingga terkesan ada unsur kesengajaan memperlambat sosialisasi.

Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), mengatakan, setelah mencetak dan mendistribusikan APK berupa poster dan pamflet, KPU tak kunjung memasang baliho dan spanduk. Hanya kelihatan di beberapa titik. “Saya keliling di berbagai Kabupatan, hanya ada satu dua baliho di pusat kota. Itu pun baru beberapa Kabuputen. Tim di lapangan juga melaporkan, tidak ada sama sekali baliho,  spanduk dan umbul umbul di kecamatan. Tim kan bekerja sampai tingkat desa, maka mereka tahu persis. Sebagai perbandingan, saya kemarin baru saja dari Sidoarjo Jatim, Baliho Spanduk, dan umbul umbul dari KPU terpampang di tiap sudut,” ujarnya.

Gus Yusuf tentu menyesalkan kondisi ini dan mempertanyakan kinerja KPU. Menurut pendapat Gus Yusuf, kondisi ini berdampak pada dua hal. Pertama, dia menganggap ini unsur kesengajaan, yang membawa dampak pada lemahnya sosialisasi Pak Dirman dan Mbak Ida.

Semakin diperlambat jelas semakin menghambat sosialisasi.  Yang kedua, bukan hanya semata mata pihaknya dirugikan, tetapi bagaimana bisa melibatkan seluruh masyarakat untuk mendatangi TPS jika sosialisasinya lambat dan lemah. “Saya tidak mengerti kerja KPU. Kami pasang sendiri gambar calon melalui baliho dan spanduk, dicopoti Panwas. Alasannya tidak sesuai aturan, tetapi gambar dari KPU mana? Jika begini, Pendidikan politik ke rakyat mana,” tandasnya.

Ia mengingatkan, keberhasillan demokrasi dan penyelenggaraan pilgub itu bukan semata mata terletak dari calon dan tim suksesnya, tetapi penyelenggara juga harus profesional bekerja dan jauh dari indikasi memihak salah satu calon. “Saya kira Panwas harus meneliti ini dan mengklarifikasi KPU. Ingat Pilgub dibiayai dengan uang rakyat, kalau tidak memaksimalkan keterlibatan rakyat, kredibilitas pilgub diragukan,” tegasnya.

Tim yang tergabung Laskar Perjuangan Merah Putih, imbuh Gus Yusuf, akan menginvestigasi persoalan ini. Jika ada pelanggaran tentu akan memproses secara hukum. “Jangan sampai ada kecurangan, karena ini menyangkut proses demokrasi,” tambahnya. (fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.