KPU Dianggap Berlebihan

Larangan Gambar Bung Karno di APK

651
Bona Ventura Sulistiana (Istimewa)
Bona Ventura Sulistiana (Istimewa)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jateng menganggap larangan pemasangan gambar Bung Karno pada alat peraga kampanye (APK) berlebihan. Sebab, PDIP memiliki hubungan historis dengan mantan Presiden RI pertama tersebut. Aturan tersebut tercantum dalam PKPU No 4 tahun 2017.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDIP Jateng Bona Ventura Sulistiana mengatakan tokoh nasional seperti Soekarno seharusnya dapat dijadikan panutan. Begitu pula dengan tokoh lainnya seperti mantan Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Kami justru melihat tokoh nasional dijadikan panutan dan teladan. Siapapun boleh memasang gambar Bung Karno, tidak hanya PDIP,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dipasang di alat peraga kampanye.

Menurut Bona, Bung Karno sudah menjadi milik bangsa. “Kami bertanya, apa yang mendasari dibuatnya aturan tersebut? Sehingga tidak boleh memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai,” ungkapnya.

Dia menambahkan seharusnya regulasi yang dibuat tidak jauh dari tata nilai kepastian, manfaat, dan rasa keadilan di masyarakat.

PDIP Jateng juga menyikapi fenomena penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tentang ada beberapa calon kepala daerah di Indonesia yang 95 persen akan jadi tersangka.

Menurutnya hal tersebut bisa mempengaruhi opini publik jika salah mengartikan sebanyak 95 persen calon yang maju pilkada akan menjadi tersangka. “Statemen Pak Agus Rahardjo jelas, ada beberapa calon yang kemungkinannya 95 persen jadi tersangka. Bukan jumlah calonnya. Maka kami mengimbau masyarakat yang sudah cerdas agar berhati-hati membangun opini,” paparnya.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menjelaskan, sesuai aturan, desain dan materi APK dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden, dan atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus parpol.

“Jadi misalnya kalau PDI Perjuangan mau memasang foto atau nama Mantan Presiden Soekarno, tidak boleh. Kan bukan pengurus partai. Termasuk Pak Presiden Jokowi. Meski dari PDI Perjuangan, kan bukan pengurus partai,” terangnya.

Meski begitu, ketika pengajuan desain APK dari tim pemenangan masing-masing paslon yang meramaikan bursa Pilkada 2018, tidak ada yang memasang foto mantan presiden. “Kemarin memang ada yang memasang foto tokoh yang bukan pengurus partai politik, kemudian kami revisi. Tapi itu bukan foto Pak Karno,” bebernya. (amh/ric)