Kuota Transportasi Online Ditentukan

552
SEPAKAT: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jateng, Organda, Pengusaha Taksi Online, sepakat untuk patuh pada Permenhub 108/2017. Deklarasi itu dilakukan di kantor Dishub Jateng, Minggu (29/10) (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).
SEPAKAT: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jateng, Organda, Pengusaha Taksi Online, sepakat untuk patuh pada Permenhub 108/2017. Deklarasi itu dilakukan di kantor Dishub Jateng, Minggu (29/10) (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG – Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagai pengganti Permenhub No 26/2017, Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng berencana menentukan kuota taksi online berbasis di daerahnya.

Kepala Dishub Jateng, Satriyo Hidayat menjelaskan, ada sembilan poin dalam peraturan baru tersebut. Antara lain tarif, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), wilayah operasi, argometer taksi, kuota, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), BPKB atau STNK atas nama badan usaha maupun perorangan, dan peran aplikator dan persyaratan minimal kendaraan. Empat di antara poin itu menyangkut ketelibatan pemerintah daerah, yakni tarif, kuota, wilayah operasi dan TNKB.

“Terkait kuota, akan ditentukan oleh pemprov. Selain itu kami juga berhak mengatur wilayah operasi dan TNKB,” ucapnya saat memberikan keterangan pers yang digelar di kantornya, Minggu (29/10).

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk menentukannya. Setidaknya dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, Dishub Jateng sudah punya data secara akurat. “Sebenarnya kami sudah punya data untuk menentukan kuota. Tapi rasanya naif kalau penentuan itu hanya berdasar data kami saja. Baiknya, kan harus ada masukan dari masing-masing daerah,” terangnya.

Direktur Angkutan dan Multi Moda, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Cucuk Mulyana menambahkan, dengan diterbitkannya Permenhub 108/2017 yang akan diimplementasikan mulai 1 November 2017 ini, pihaknya berharap semua pihak bisa menerima. Terutama antara penyedia transportasi online dan konvensional. Dengan begitu, tidak ada lagi kegaduhan lagi di kemudian hari.

“Pada intinya ini merupakan titik kompromi, jalan tengah untuk mengakomodir semua kepentingan. Kalau kita tanya secara jujur ke Organda pasti ada yang tidak puas. Begitu juga ke angkutan online. Maka kami berdiri di tengah-tengah,” jelasnya.

Dia pun meminta penyedia layanan transportasi online untuk tidak lagi protes mengenai stiker sebagai identitas taksi online yang wajib ditempelkan di setiap armada. Sebab, di negara lain, aturan itu sudah berjalan dengan kondusif. Malah stikernya ditempel di semua sisi badan mobil. Depan, samping belakang.

Sementara itu, Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono mengatakan, persoalan yang muncul sekarang lebih kepada penyelenggara angkutan online berbasis aplikasi tersebut ingin mengikuti aturan atau tidak. Pihaknya sudah mendukung dan mengapresiasi perihal aturan yang baru ini.

Bisnis Development Grab, Ardian Cahyo Guritno yang hadir pada kesempatan itu menyatakan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji ulang aturan baru tersebut. “Kami mengapresiasi upaya Kemenhub. Dari Grab akan mempelajari dahulu, sebab dampaknya terhadap mitra pengemudi dan penumpang kami,” ujarnya. (amh/ric)