Jamkrida Ekspansi Keluar Jateng

498
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG

SEMARANG – PT Jamkrida Jateng mulai melebarkan sayapnya. Rencananya, Jogjakarta menjadi salah satu provinsi yang sudah digagas untuk membesarkan bisnis Jamkrida Jateng tersebut.

Direktur PT Jamkrida Jateng, M Nazer Siregar mengatakan, di Jateng sudah ada perwakilan di Tegal, Banyumas, Solo, Pati dan Magelang. Saat ini ia mengaku sedang berekspansi dan Jogjakarta menjadi business plan untuk memperlebar sayap Jamkrida Jateng. “Jogjakarta lebih masuk akal, karena lebih dekat dan kami sedang ingin membangun kesana,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya Jamkrida di Jateng. Bahkan, saat ini  Jamkrida sudah bisa membantu sebanyak 35 pelaku UMKM di Jateng. Program tersebut sangat bagus, karena seiring dengan kebijakan Pemprov untuk meningkatkan dan membantu UMKM di Jateng. “Targetnya bisa sampai 55 ribu UMKM. Kami terus melakukan inovasi agar bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Jateng,” ujarnya.

Meski begitu, usaha Jamkrida 90 persen tetap fokus untuk mengembangkan di Jateng, sedangkan 10 persennya di Pulau Jawa. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus ditingkatkan agar pelayanan bisa lebih maksimal untuk masyarakat. “Kalau permodalan sudah minimal Rp 100 miliar bisa membuka cabang di luar provinsi yang terdekat. Tentunya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang saham,” tambahnya.

Di tahun 2016 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 30 miliar lebih dan  total mitra  lembaga keuangan dan koperasi  sebanyak 50 mitra. “Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, surety bond, custom bond, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif  di Jawa Tengah,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto menyambut baik upaya Jamrida Jateng ke luar provinsi. Itu merupakan langkah maju untuk meningkatkan pelayanan dan akan semakin dikenal publik. Langkah strategis ini sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Justru OJK memberikan kemudahan dalam pengembangan penjaminan di daerah. “Aturannya memang membolehkan, ya harus dimaksimalkan,” katanya. (fth/ric)