Rampungkan Uji Publik

247

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membuat draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebelum dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh presiden, draf tersebut dipaparkan terlebih dahulu kepada publik untuk mendapatkan masukan. Atas hal itu, KPU Jateng menyatakan telah menampung berbagai masukan dari sejumlah KPU kabupaten/kota.

”Kami telah terima sejumlah masukan melalui email. Termasuk juga soal pembahasan anggaran. Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan menghadap Gubernur Jateng membahas hal tersebut,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo.

Joko membeberkan, pertemuan tersebut nantinya akan membicarakan kekurangan dana Pilkada di dua kabupaten. Yakni Kabupaten Demak dan Kabupaten Pekalongan, Diketahui, Kabupaten Demak sebenarnya telah memiliki dana talangan, namun masih kurang. Sementara di Kabupaten Pekalongan sama sekali tak ada anggaran dalam APBD. ”Sesuai Permendagri nomor 900 telah disebutkan Pemda harus memenuhi anggaran itu. Asal mekanismenya memungkinkan, maka tidak masalah menggunakan dana talangan,” imbuh Joko yang mengaku turut mengundang dua KPU kabupaten/kota terkait.

Ditambahkan, masukan lain yang menjadi pembahasan adalah terkait proses pencalonan yang belum mendapatkan gambaran bagaimana calon bisa tampil di media. Berbagai iklan Pilkada dari calon pun harus diperhitungkan di mana saja yang bisa dilaksanakan, termasuk apakah bisa memasang baliho hingga tiap desa. ”Kalau sampai tiap desa satu, pasti biayanya jadi miliaran rupiah. Apakah semua daerah mampu,” imbuh Joko.

Dia mengaku selama ini parameter KPU dalam menghitung jumlah dana didasarkan pada jumlah penduduk dan indeks daerah. Parameter itu digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah bisa membiayai kampanye. Ia mencontohkan, perlu adanya mekanisme pembuktian jika partai meminta dana dari pasangan calon. ”Hal itu sudah ada secara teknis namun perlu dirinci lagi agar tidak terjadi perdebatan,” jelas Joko. Dia berharap dari pembahasan tersebut akan ada pelaksanaan regulasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. (fai/ric/ce1)