Pengawasan Dana Desa Harus Kuat

515
SOSIALISASI: Dirjen Perimbangan Keuangan RI Budiharso Teguh Widodo bersama anggota DPR RI Fathan Subchi, Wabup Harwanto, Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari dan Asisten I Setda AN Wahyudi dalam sosialisasi kebijakan dana desa (DD) di Pendopo kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
SOSIALISASI: Dirjen Perimbangan Keuangan RI Budiharso Teguh Widodo bersama anggota DPR RI Fathan Subchi, Wabup Harwanto, Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari dan Asisten I Setda AN Wahyudi dalam sosialisasi kebijakan dana desa (DD) di Pendopo kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
SOSIALISASI: Dirjen Perimbangan Keuangan RI Budiharso Teguh Widodo bersama anggota DPR RI Fathan Subchi, Wabup Harwanto, Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari dan Asisten I Setda AN Wahyudi dalam sosialisasi kebijakan dana desa (DD) di Pendopo kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
SOSIALISASI: Dirjen Perimbangan Keuangan RI Budiharso Teguh Widodo bersama anggota DPR RI Fathan Subchi, Wabup Harwanto, Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari dan Asisten I Setda AN Wahyudi dalam sosialisasi kebijakan dana desa (DD) di Pendopo kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK–Makin besarnya jumlah dana desa (DD) dari pemerintah pusat yang digelontorkan ke setiap desa di wilayah Indonesia harus diperkuat dengan pengawasan. Jika tanpa pengawasan, dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal serta rawan disalahgunakan. Bila pada 2015, besaran DD secara nasional mencapai Rp 20,7 triliun, maka pada 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun.

“Apalagi, besaran DD ini setiap tahun naik,” kata Anggota Komisi V DPR RI Fathan Subchi dalam sosialisasi kebijakan dana desa yang digelar Kementerian Keuangan RI dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemkab Demak di Pendopo Kabupaten, kemarin.

Menurutnya, ada banyak kemajuan dalam pengaturan DD tersebut. Bila tahun sebelumnya, pencairan DD dilakukan tiga tahap, maka pada 2016 ini hanya dua tahap pencairan. Yakni, pada Maret (60 persen) dan Agustus (40 persen). “Dan, berdasar monitoring, untuk tahap awal tahun ini masih sedikit DD yang dicairkan. Sebab, banyak yang belum melaporkan terkait penggunaan DD tahun lalu. Baru sekitar Rp 7 triliun atau 102 daerah/kabupaten,” katanya.