Warga Diminta Pindah dari Bengkok

205
PRO DAN KONTRA : Sebagian warga Desa Ngadisono saat mendatangi kantor bupapi Wonosobo untuk mediasi permasalahan lahan bengkok di desa mereka. (Sigit Rahmanto/Radar Kedu)
PRO DAN KONTRA : Sebagian warga Desa Ngadisono saat mendatangi kantor bupapi Wonosobo untuk mediasi permasalahan lahan bengkok di desa mereka. (Sigit Rahmanto/Radar Kedu)

RADARSEMARANG.ID, WONOSOBO – Ratusan warga Desa Ngadisono, Kaliwiro mendatangi kantor bupati untuk melakukan audiensi. Mereka menuntut keluarga yang saat ini masih menempati tanah desa (bengkok) untuk segera pindah. Warga penghuni lahan bengkok minta ada ganti rugi yang adil karena selama ini mereka menyewa secara resmi.

“Audiensi ini berkaitan dengan tahan bengkok yang berada di RT 11 Dusun Pasuruan. Karena tanah tersebut saat ini ditempati warga tanpa seizin pemerintah desa,” kata Kades Ngadisono, Sunaryo, Selasa (26/11) Sore.

Ia menjelaskan, rumah warga di tanah bengkok sudah berdiri bertahun-tahun yang lalu. Namun karena lokasi tersebut akan didirikan sekolah, maka warga diminta pindah. Tercatat ada 32 keluarga yang menempati lahan tersebut. “Yang sudah mau pindah itu tiga KK. Yang sudah tanda tangan ada 24. Tinggal lima orang yang tidak mau pindah,” katanya. Karena tidak ada titik temu, akhirnya pihak desa meminta audiensi ke kantor bupati.

Perwakilan penghuni lahan bengkok, Ketua Paguyuban Pasuruan Selatan Bersatu Nur Latifah mengaku, mediasi bersama Pemkab belum membuahkan hasil

Menurut pengakuan Nur, sejak ada wacana penggusuran pada Juni 2019, hingga kini tidak pernah ada kejelasan. Sehingga masyarakat terdampak pemindahan menjadi bingung. Sejak wacana itu bergulir, kepala desa tidak pernah menemui warga yang bersangkutan. “Tiba-tiba salah satu pegurusnya memberi surat kepada kita untuk segera mengosongkan tempat,” katanya.

Mereka sadar kalau menempati lahan kas desa. Tapi Nur juga meminta Pemdes berbuat adil pada warga yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat tersebut.

Salah satu warga RT 11, Ngadisonk Yati mengatakan, selama menempati rumah tersebut ia harus bayar tiap tahun. Untuk menyewa lahan bengkok itu selama setahun warga harus mengeluarkan Rp 250.000. “Kita setuju mas kalau disuruh pindah. Tapi yo paling tidak ada ganti rugi yang jelas dan adil,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Wonosobo One Andang Wardoyo tidak berkomentar banyak soal kasus yang menimpa warga Desa Ngadisono itu. Dirinya hanya meminta untuk menyelesaikan baik baik dan berharap bahwa kasus tersebut tidak sampai dibawa ke pengadilan.

“Tugas pemerintah itu melindungi warganya agar bisa sejahtera. Dan seharusnya, ini bisa dibicarakan dengan baik lah,” terangnya. (git/ton)