RADARSEMARANG.ID, Semarang – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah minta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Terutama mereka yang mengabdi di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).
Pemerintah selama ini kurang fair. Karena memaksa perusahaan membayar pegawai swasta atau buruh dengan UMK. “Sementara pemerintah tidak membayar guru honorer bahkan setingkat UMK,” kata Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi.
Saat ini masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama tapi tidak mendapatkan gaji yang layak. Bahkan kalah dengan seorang buruh yang bergaji UMK. “Ini menjadi keprihatinan, apalagi guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kerap tidak adil karena memberikan gaji buruh setara UMK tapi tidak dengan guru. Padahal guru lah yang menjadi pondasi dalam mendidik anak bangsa. “Ada yang masih digaji Rp 500 ribu, Rp 700 ribu, jauh sekali. Kalau kota besar banyak yang sudah di atas UMK. Kota Semarang sudah,” ujarnya.
Di Jateng tercatata ada 110.421 guru honorer. Namun belum semuanya mendapatkan gaji UMK. Sebagian dari mereka masih digaji dibawah UMK terutama yang waktu mengajarnya di bawah 24 jam per minggu. Masih banyak ketimpangan ketika melongok daerah-daerah sekitar Kota Semarang. Seperti Demak, Brebes, dan daerah lain masih banyak yang belum mendapatkan gaji yang layak. “Kebanyakan guru lulusan perguruan tinggi, dan mengemban tanggung jawab besar untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Muhdi berharap agar pemerintah serius menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan guru. Terutama program satu juta guru menjadi ASN PPPK untuk segera diselesaikan. Ini menjadi catatan Kalau tidak ada pengangkatan ASN, maka guru honorer nasibnya yang di daerah masih tidak jelas. “Mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang semestinya,” tambahnya. (kap/fth)
