alexametrics

Tak Dapat Formasi, Meski Lulus Passing Grade

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sebanyak tujuh guru swasta perwakilan dari forum guru lulus passing grade (FGLPG) menggelar audiensi di Kantor PGRI Jateng. Mereka mengeluhkan tidak dapat formasi, meski sudah lulus passing grade.

Ketua FGLP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jateng Nadzif Eko Nugroho mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah guru yang sudah lulus passing grade akan ditetapkan sebagai ASN PPPK.

Tapi nyatanya guru swasta yang sudah lulus passing grade belum mendapat formasi. Pihaknya pun datang ke Kantor PGRI Jateng untuk mendapat penjelasan serta meminta bantuan agar mendapat formasi.

“Kita yang lulus passing grade ini seharusnya menjadi prioritas pertama untuk mendapatkan formasi PPPK. Harapannya PGRI bisa membantu kami untuk dapat formasi,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Baca juga:  Diberi Waktu 10-15 Menit Melakukan Ritual, Umat Buddha Berdoa Korona segera Hilang

Ketua PGRI Provinsi Jateng Muhdi mengaku guru yang lulus passing grade akan masuk di prioritas pertama. Saat ini ada 12.894 total formasi guru di Jateng yang ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah.

“Mereka layak untuk gelisah karena sudah passing grade. Jadi guru swasta memang akan dimasukkan pada prioritas pertama tapi urutan ke empat,” akunya.

Ia menambahkan prioritas pertama ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Pertama passing grade yang mendaftarkan di tempatnya sendiri. Kedua guru yang sudah passing grade tapi ditempanya tidak ada formasi. Ketiga bagi program pendidikan profesi guru (PPG) dan terakhir bagi guru swasta yang sudah passing grade.

“Guru swasta yang passing grade ada di urutan keempat. Setelah formasi sebelumnya tercukupi baru mereka bisa mendapat formasi,” tambahnya.

Baca juga:  Muncul Klaster Sekolah, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dievaluasi

Apabila yang sudah lolos passing grade melebihi dari jumlah formasi yang tersedia. Menurutnya solusi yang terbaik dengan mengangkat PPPK dan membuka formasi baru. Sesuai dengan surat edaran Menpan RB yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari ASN PNS dan ASN PPPK. Muhdi menambahkan belum ada 10 persen rekrutmen satu juta guru yang terpenuhi. Kondisi di Indonesia yang semakin krisis guru ini akan berpengaruh pada pendidikan.

“Upaya yang dapat kami lakukan sampai saat ini yakni terus memantau pemerintah pusat dalam mengoptimalkan rekrutmen satu juta guru. Serta meminta daerah untuk terus membuka formasi baru,” pungkasnya. (kap/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya