alexametrics

Tahun Ini Pemkab Tak Buka Formasi PPPK

Perwakilan GTKHNK35+ Datangi Kantor BKPSDM

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Masih ada ratusan guru dan tenaga pendidik (tendik) di Kabupaten Pekalongan yang tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Harapan mereka bisa kembali mengikuti seleksi pupus. Sebab pemkab tahun ini tidak membuka kembali formasi itu.

Kendati demikian para guru dan tendik honorer ini masih terus berjuang. Mereka berharap, jika memang tahun ini tidak bisa, 2023 seleksi formasi PPPK itu kembali ada.

“Sebab itu penantian mereka selama bertahun-tahun mengabdi,” kata Sekretaris Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) Kabupaten Pekalongan Ali Roza’i.

Ali mengatakan, dari total guru honorer di Kabupaten Pekalongan, sebagian sudah lolos PPPK. Tahap I ada 692 orang, tahap II ada 413. Masih ada sekitar 300-an yang tak lolos dan berharap bisa kembali berjuang di seleksi berikutnya. Sementara tendik ada 800-an orang.

Baca juga:  Dituntut Berkolaborasi dengan Industri

“Ternyata tahun ini tidak ada seleksi. Sementara tendik juga belum ada kepastian apakah nanti ada formasi PPPK untuk mereka atau tidak,” jelasnya.

Ali menambahkan, rata-rata guru dan tendik honorer di Kabupaten Pekalongan sudah mengabdi selama lebih dari 15 tahun. Usia mereka rata-rata di atas 35 tahun. “Tidak mungkin bisa ikut seleksi CPNS. Makanya kami sangat berharap seleksi PPPK,” ucapnya.

Honor mereka, kata Ali, juga memprihatinkan. Guru dan tendik honorer SD kisaran Rp 150-300 ribu. Sementara di SMP honor berdasarkan jam, kisaran Rp 500 ribu. “Kondisinya sesulit itu,” ucapnya.

Sebagai perjuangan, kemarin GTKHNK 35+ mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan. Mereka ingin memastikan tahun 2023 formasi PPPK diadakan.

Baca juga:  Perawat Berharap Diangkat PPPK

Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso mengatakan, tahun ini tak ada seleksi PPPK karena regulasi terkait APBD. Anggaran belanja pegawai APBD Pemkab Pekalongan tahun ini sudah di atas 30 persen.

“Maka kami tidak bisa mengajukan usulan formasi PPPK. Kami akan upayakan nanti tahun 2023,” tandasnya. (nra/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya