alexametrics

Aturan Baru BOS Bisa Matikan Sekolah Pinggiran

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) banyak menuai protes. Sebab, aturan tentang penggunaan dana BOS Reguler dinilai mengebiri, dan bahkan bisa mematikan sekolah-sekolah pinggiran.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv secara tegas menolak kebijakan yang ada dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang penggunaan dana BOS Reguler tersebut. Salah satu poin ketentuan yang disorot, yakni sekolah penerima dana BOS Reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir. Padahal realitanya banyak sekolah yang kekurangan siswa, karena berbagai alasan.

“Itu salah satu pasal yang ada di dalamnya, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan, pelayanan dasar pendidikan, serta pemerataan pendidikan. Ini tentu bentuk diskriminasi terhadap sekolah,” kata Muh Zen kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menambahkan, pemerintah mestinya men-support dan memperkuat sekolah atau madrasah yang kondisi siswanya sedikit dengan kebijakan afirmasi anggaran. Bukan justru malah mematikan dengan tidak memberikan dana BOS.

Baca juga:  Tiga Mahasiswa dan Pengusaha Burgerchill Ini Dapat Beasiswa BRI Peduli-Creation 2021

Sekolah atau madrasah meskipun siswa sedikit, baik negeri maupun swasta sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan masa depan anak-anak kita.

“Bisa jadi karena mereka ada di desa, pegunungan, pulau, atau di pinggiran daerah. Yang memang jumlah anak wajib belajarnya tidak banyak, atau alasan geografis daerah  yang mengharuskan ada sekolah di lokasi tersebut,” tegasnya.

Politisi PKB ini menilai, jika Permendikbud Nomor 6 terutama pasal 3 itu dipaksakan, dikhawatirkan banyak anak yang putus sekolah. Wajib belajar gagal tercapai, padahal rata-rata ada di pendidikan dasar. Dampaknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPK) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pasti akan turun. Tentu  ini sangat bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas, yakni pendidikan untuk semua, bukan monopoli kapitalis.

Baca juga:  Kepala Sekolah Wajib Miliki NUKS

“Dampak lain jika kebijakan yang tidak bijak itu dipaksakan, nasib guru dan tenaga kependidikan bagaimana? Sertifikasinya juga terancam. Ini tentu akan membuat pendidikan semakin tidak merata,” katanya. (fth/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya