E-Lakon, Persempit Celah Korupsi

112
APLIKASI BARU: Forkopimda Kabupaten Batang bersama pejabat inspektorat kompak memencet tombol tanda aplikasi e-Lakon diluncurkan Selasa (26/11). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
APLIKASI BARU: Forkopimda Kabupaten Batang bersama pejabat inspektorat kompak memencet tombol tanda aplikasi e-Lakon diluncurkan Selasa (26/11). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang, meluncurkan aplikasi E-Lakon (Lapor dan konsultasi elektronik) untuk mencegah korupsi. Inovasi itu sebagai upaya mewujudkan good governance dan clean government.

“Dengan E-Lakon yang diiniasi Inspektorat, diharapkan mampu mengidentifikasi ASN di OPD pemerintah kami yang melakukan penyalahgunaan kewenangan anggaran,” kata Bupati Batang Wihaji saat membuka gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di aula kantor bupati Selasa ( 26/11).

Dalam kegiatan juga hadir Larwada Inspektur Provinsi Jawa Tengah Handri Santo, Sekda Nasikhin, Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga.

Bupati menjelaskan, berbagi upaya tersebut sebagai imbas Pemkab Batang yang berhasil meraih penghargaan Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat nasional pada tahun 2018 untuk kategori kabupaten. Inspektorat sebagai pengawas daerah dan operator aplikasi E-Lakon tentunya harus rutin melaporkan. “Sehingga kalau terjadi penyalahgunaan anggaran bisa langsung kita tindak lanjuti sebagai langkah pencegahan,” ujarnya.

Aplikasi E-Lakon juga untuk penguatan kinerja audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga memiliki audit yang unggul dan profesional. “Larwasda merupakan upaya kita juga untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Makanya kita juga undang kepolisian dan kejaksaan untuk menjelaskan mana yang boleh dan mana yang cenderung sebagai tindak pidana korupsi,” tegas Wihaji.

Sementara Kepala Inspektor Kabupaten Batang Lany Dwi Rejeki menjelaskan, aplikasi E-Lakon merupakan sistem pencegahan bagi Aparatur Sipil Negara agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dibuat oleh Kominfo Kabupaten Batang bekerja sama dengan Inspektorat.

“Ini merupakan sistem pelaporan bagi ASN. Yang mengambil sistem WBS (Whistle Blowing System). Apabila terjadi di kantornya ada yang mencurigakan dan indikasi penyalahgunaan penguasa anggaran, bisa dilaporkan aecara online,” jelasnya.

Kalau memang terbukti ada unsur pelanggaran tindak pidana korupsi, maka baru akan ada teguran dan sanksi sesuai peraturan PP No 53 tentang disiplin pegawai negeri. “Apliksi ini sifatnya pengawasan dan pencegahan,” tandasnya. (han/zal)