alexametrics

Gelapkan Bankeu Rp 200 Juta, Kades Ngadimulyo Wonosobo Dibui

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo PWN, 41,ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tersangka diduga menggelapkan dana bantuan keuangan (bankeu) untuk pekerjaan senderan Jalan Wangan Jetis-Silebuh Desa Ngadimulyo tahun 2020.

Kapolres Wonosobo AKBP Ganang Nugoroho Widhi menegaskan kepolisian menetapkan tersangka setelah Inspektorat menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 200 juta.

Kepolisian telah melakukan penyidikan perkara sejak 31 Mei 2021. Namun tersangka PWN baru bisa ditahan 16 Agustus 2021 setelah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. “Tersangka takut mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terang kapolres saat dikonfirmasi, kemarin (27/10).

Tersangka sempat kabur dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sejak Mei 2021. Akhirnya tersangka berhasil ditangkap saat bersembunyi di Leksono.

Baca juga:  Demo May Day di Wonosobo Diwarnai Aksi Bakar Ban

Dugaan korupsi tersebut dibuktikan setelah adanya dana bantuan dicairkan dalam masa anggaran tahun 2020 lalu. Namun sampai dengan penyidik turun ke lapangan, senderan tersebut belum dibangun sama sekali.

“Peraturan Gubernur Jateng  menyebutkan dana bantuan yang telah dicairkan wajib dicatatkan dalam APBDes. Seharusnya jika tidak ada pelaksanaan anggaran tersebut tetap akan masuk silpa, tapi ini tidak,” terangnya.

Menurutnya, modus yang dilakukan tersangka dengan mengajukan proposal bantuan tanpa diketahui perangkat desa lain. Bahkan memalsukan tanda tangan kadus setempat. Setelah dana bantuan dicairkan, uang tersebut masuk di kas bendahara.

“Oleh tersangka diminta dari tangan bendahara dengan alasan untuk disetor ke rekening kas desa yang terdaftar pada Bank Wonosobo. Namun uang tersebut digunakan untuk membayar utang pribadi kades. Sehingga pembangunan tidak dapat dilaksanakan,”tandasnya.

Baca juga:  Kebut Vaksinasi Menuju Endemi

Dengan melihat dua peraturan Permendagri dan Perbub tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan pemegang kekuasaan seluruh kerugian yang timbul, menjadi tanggung jawab kepala desa. Kemudian Inspektorat menemukan kerugian keuangan negara Rp 200 juta atau total loss, karena pekerjaan pembangunan belum dilakukan sama sekali.

PWN akan dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

“Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti,” pungkasnya. (git/lis)

Baca juga:  Pertengahan Tahun Seluruh SKPD Sudah Tanda Tangani Komitmen

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya