alexametrics

Protes, Fraksi Gerindra Walk Out

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Sidang paripurna perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021 kemarin (31/8/2021) sempat ricuh. Saat pembacaan pandangan akhir fraksi, Gerindra memilih walk out dari ruang sidang.

Usai Fraksi Gerindra membacakan pandangan akhir (PA) di depan forum tiba-tiba keluar dari rapat. Aksi itu diikuti seluruh anggota Fraksi Gerindra yang hadir. Termasuk salah satu pimpinan sidang, Sumardiyo. Meski diwarnai dengan aksi walk out seluruh anggota Fraksi Gerindra, pembahasan tetap dilanjutkan sampai selesai.

“Kita memilih walk out setelah mempertimbangan berbagai alasan. Salah satunya soal penanganan BPNT oleh eksekutif yang kurang jelas di tengah  pandemi ini,” terang Ketua DPC Gerindra Kabupaten Wonosobo Sumardiyo saat dikonfirmasi, kemarin (31/8/2021).

Ia menjelaskan dalam pengadaan penanganan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu tidak sesuai dengan arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2021. Menurutnya, eksekutif tidak banyak melibatkan produk lokal untuk disalurkan dalam pendistribusian BPNT.

Baca juga:  Respons Awal Aduan Masyarakat Tak Lebih dari Dua Jam

“Hampir seluruh pasokan BPNT itu diambil dari luar daerah. Padahal dalam rapat paripurna sebelumnya, bupati pernah menyampaikan untuk peningkatan kapasitas dan daya saing melalui basis pertanian yang didukung oleh sektor lainnya,” katanya.

Dengan tidak menggandeng produk lokal dalam distribusi BPNT ini menurut partai yang memiliki enam wakilnya di DPRD itu, hanya menguntungkan para pengusaha. Sementara masyarakat di Wonosobo yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian tidak tersentuh.

Selain itu menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab dalam peraturan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2020 menjelaskan penanganan harus difokuskan dalam empat sektor. Yakni untuk penguatan sektor kesehatan, melindungi masyrakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan pada dektor keuangan dan perogram pertahanan pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19.

Baca juga:  Geo Dipa Eksplorasi Panas Bumi

Mengenai BPNT, Sekretaris Daerah (Sekda) One Andang Wardoyo juga mengeluhkan hal yang sama. Sebab jumlah total dari anggaran BPNT yang masuk Wonosobo itu Rp 12,6 miliar. Namun sejumlah komoditas yang terdistribusi itu tak bisa diambil dari produk lokal. Lantaran mekanisme penentuan produk harus menyesuaikan dengan pedoman umum pedum) yang diberikan kementerian dalam distribusi BPNT itu. Parahnya komoditas yang berikan berasal dari luar kabupaten. Bahkan harus ada yang impor dari luar negeri.

“Nilainya besar, jumlah KPM mencapai 63 ribu. Jika setiap KPM sebesar Rp 200 ribu, kalikan saja, bisa miliaran. Tapi tidak mampu menstimulus ekonomi wonosobo,” ungkap One Andang Wardoyo.

Menurutnya, dana dari pemerintah pusat untuk BPNT itu dibelikan sejumlah komoditas, yang bervariasai dan memiliki nilai gizi. Beberapa komoditas memang bisa diperoleh di daerah, namun selebihnya diperoleh dari luar kabupaten.

Baca juga:  Kasus Covid-19 Melonjak, Sebagian Besar Pasien Cukup Isoman

“Sebagian besar itu dari luar. Bahkan beberapa jenis buah impor dari luar negeri. Kita tidak bisa menetapkan komoditasnya, karena sudah ada pendoman umum ( pendum) BPNT,” bebernya.

Ragam komoditas yang sebagian besar diimpor dari daerah lain bahkan dari luar negeri, diakui Direktur PT GDA  Wonosobo Sukento Ridho M. Menurutnya, dalam waktu beberapa tahun ini perusahaannya di percaya menjadi salah satu supplayer komoditas BPNT. Total saat ini, ragamnya sudah mencapai 17 jenis komoditas. (git/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya