alexametrics

Peringatan Hari Jadi sebagai Momen Refleksi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Kabupaten Wonosobo berusia 196 tahun. Peringatan Hari Jadi merupakan momen untuk merefleksi kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Ketua DPRD Wonosobo Eko Prasetyo HW mengatakan meski harus menghadapi berbagai persoalan, pihaknya optimistis pembangunan di Kabupaten Wonosobo akan berjalan baik.

“Wonosobo itu daerah yang sangat potensial. Tanah pertaniannya subur. Punya potensi wisata yang sangat baik. Masyarakatnya juga guyup rukun,” sebutnya ketika ditemui, di ruang kerjanya, Sabtu (24/7/2021).

Eko ini berharap Kabupaten Wonosobo ke depan semakin maju, unggul dan rakyatnya sejahtera. “Maka visi dan misi Pemkab Wonosobo, Sesarengan Mbangun Wonosobo, layak didukung semua pihak. Semangat gotong-royong harus jadi spirit bersama antara pemerintah, dunia usaha dan semua elemen masyarakat yang ada,” lontar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo ini.

Dikatakan Eko, peringatan hari jadi bukan hanya milik pemerintah. Masyarakat dan stake holder yang lain juga bersama-sama ikut merayakan meskipun hanya diikuti virtual. Karena saat ini, masih dalam masa pandemi global Covid-19.

Baca juga:  Aksinya Terekam CCTV, Ini Ciri-Ciri Perampok Bank Wonosobo 

DPRD Wonosobo selalu akan mendukung program pemerintah demi memajukan daerah. Pandemi global Covid-19 memaksa jajaran eksekutif dan legislatif melakukan refokusing terhadap APBD, terkait kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

“Situasi tersebut sangat tidak dikehendaki bersama. Tapi karena wabah yang bersifat global, apapun kondisinya harus dihadapi. Sehingga sebagian anggaran yang semula untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, dialihkan bagi penanganan Covid-19,” tegas dia.

Pihaknya meminta, selama masih dalam masa pandemi global Covid-19, warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan, mengurangi aktivitas, menghindari keramaian dan kerumunan.

“Jika semua pihak menerapkan prokes ketat, maka wabah korona ini diharapkan akan segera berakhir. Sehingga aktivitas pemerintah dan masyarakat akan berjalan normal kembali. Ekonomi bangkit dan masyarakat bisa leluasa beraktivitas,” ujarnya.

Baca juga:  Panen Cabai Merosot

Pemkab Wonosobo, lanjut Eko, sudah cukup baik dalam menangani pandemi global Covid-19.  Refokusing anggaran untuk bantuan sosial ke masyarakat maupun percepatan  penanganan wabah virus korona sudah digelontorkan. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan legislatif dan semua elemen masyarakat.

“Maka di sini fungsi kita hadir sebagai partner dan penyeimbang bagi jalannya roda pemerintahan ini agar bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Setujui Tujuh Raperda

DPRD Kabupaten Wonosobo setujui tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (2/7/2021). Ketujuh peraturan daerah itu sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan dan urusan pemerintahan.

Ketujuh raperda tersebut antara lain Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Keuangan Daerah, tiga raperda untuk BUMD, serta retribusi keuangan tertentu. Sementara raperda lain mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa tahun 2008 itu dicabut.

Baca juga:  Kades di Wonosobo Wajib Catat Pemudik yang Datang

“Setelah kita bahas dengan panjang persoalan ketujuh raperda ini, seluruh DPRD telah menyepakati,” terang Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW.

Dirinya menjelaskan perda yang diajukan oleh eksekutif dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Dia mencontohkan seperti Raperda Penyelenggaraan Pendidikan itu pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan. Serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

“Selama ini aturan pendidikan itu kita masih ikut dengan peraturan yang di atasnya. Padahal di setiap daerah kan memiliki kekhususan tersendiri,” ungkapnya.

Sementara satu perda yang dicabut itu lantaran dianggap sudah tidak  memiliki signifikansi untuk dilanjutkan. Sehingga baik DPRD maupun eksekutif memilih untuk mencabut perda tentang lembaga kemasyarakatan desa tersebut. (git/lis)

 

 

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya