alexametrics

Sinkronkan Data, Segera Cairkan Bansos PPKM

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo tengah mengupayakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pasalnya bantuan sosial (bansos) bakal segera dicairkan untuk 77.840 warga Wonosobo.

“Ini kita lakukan agar tidak ditemukan data ganda. Sehingga akurasi sasaran penerima bantuan sosial dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa tercapai dengan baik,” terang Kepala Dinsos PMD  Harti kemarin (22/7/2021).

Pihaknya tidak ingin ada data ganda yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran. Sinkronisasi DTKS ini sekaligus dalam upaya memilah kembali warga masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan. Baik yang sifatnya reguler seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Baca juga:  Pemkab Wonosobo Batasi Mobilitas, Awasi Pendatang

Pemadanan data, disebut Harti akan menjadi kunci dari validitas dan ketepatan sasaran sehingga tidak akan ada lagi warga yang masuk kategori layak mendapatkan bantuan namun ternyata tidak menerimanya. Selama ini, program-program reguler disebut Harti juga masih berjalan. Seperti PKH yang menyasar 44.449 keluarga diberikan 3 bulan sekali dalam bentuk uang tunai dengan nominal variatif per keluarga.

Kemudian bantuan sembako Rp 200 ribu per keluarga untuk 60.690 KK, serta BST pandemi Covid-19 untuk 18.708 KK dengan nominal Rp 300 ribu per bulan.

“Masih ada pula BLT DD yang disalurkan melalui Bank Wonosobo dengan sasaran mencapai 3.294 KK tetap diberikan secara rutin,” lanjut Harti.

Baca juga:  Masyarakat Bojasari Tuntut Kades Mundur

Sementara untuk bansos nonreguler yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk beras, ada beras PPKM per paket 10 kilogram untuk 77.840 KK. Kemudian bansos beras PPKM dari TNI-Polri, per paket 5 kilogram untuk 6.500 KK, plus Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk 9.200 kepala keluarga.

Di luar itu, Harti juga menyebut masih ada bantuan-bantuan lain yang diberikan melalui CSR BUMN-BUMD. Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo akan menggunakan DTKS sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin sebagai dasar pemadanan (sinkronsisasi) data.

“Apabila ditemukan warga yang belum masuk dalam DTKS, akan diusulkan untuk masuk dalam DTKS sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran F. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota oleh pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca juga:  Truk Terjun ke Jurang Setinggi 20 Meter di Jalur Tengkorak Kertek Wonosobo, Dua Orang Tewas

Dengan data tunggal tersebut, ia berharap agar alokasi bantuan kepada warga terdampak PPKM darurat tidak akan salah sasaran. Serta lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (git/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya