alexametrics

Seluruh Fraksi Sepakati Empat Raperda

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo menyepakati empat rancangan peraturandaerah (raperda) yang diajukan eksekutif. Hal tersebut dissmpaikan saat sidang paripurna Rabu (14/7/2021) di aula utama DPRD Kabupaten Wonosobo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Amir Husein menyebut kesepakatan tersebut telah ditetapkan antara legislatif dan eksekutif dalam paripurna yang digelar kemarin. Menurutnya seluruh fraksi yang membacakan pandangannya terhadap empat raperda telah  menyetujui.

Namun meski menyetujui empat raperda tersebut, pihaknya mengaku jika catatan yang muncul dari setiap fraksi itu berbeda-beda. Hal ini semakin menunjukkan jika keseriusan pihak DPRD dalam melakukan kajian dalam pansus yang telah diikuti beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Mugi Sugeng menjelaskan keputusan untuk menerima empat raperda tersebut setelah menimbang dalam beberapa hal. Utamanya saat pihaknya mengikuti rapat panitia khusus (pansus) yang dilakukan dalam tiga tahap.

Baca juga:  Maksimalkan Layanan Terintegrasi

“Setelah mencermati substansi dari empat raperda yang disampaikan, kita sepakat untuk mendorong adanya percepatan pembentukan raperda tersebut,” terangnya saat membacakan pandangannya dari Fraksi Demokrat-PAN yang digelar kemarin (14/7).

Menurutnya dalam menyikapi empat raperda yang telah disampaikan bupati dalam sidang paripurna awal bulan lalu (2/7), telah dibahas dalam rapat kerja Pansus I, II dan III  DPRD Kabupaten Wonosobo dalam satu minggu terakhir.

Hal ini menurutnya dianggap sebagai  wujud nyata adanya  sinergi  antara eksekutif dengan legislatif  dalam proses pembahasan sebagai representasi kinerja dari fungsi masing-masing lembaga.

Diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar mampu memanifestasikan kaidah-kaidah normatif, akomodatif terhadap aspirasi  dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, akademis  dan  dapat teraplikasi secara nyata,” ujarnya.

Baca juga:  Sedekah, Hasil Patungan Sopir dan Kernet

Dalam pembacaan tersebut, pihaknya lebih banyak menyinggung berkaitan Raperda RTRW yang akan segera dibahas. Dengan menyebutkan sedikitnya empat catatan kritis yang perlu menjadi pertimbangan.

Catatan tersebut berkaitan dengan masih ditemukannya kontradiksi antara tata ruang untuk infrastruktur, industri, pertambangan dan kepentingan ekonomi lainnya dengan dampak kerusakan  lingkungan dan dampak sosial.  (git/lis)

 

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya