alexametrics


Pemkab Wonosobo Wacanakan Tolak Dispensasi Nikah

Rekomendasi

Menarik

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo fokus menyelesaikan persoalan stunting. Untuk mencapai target yang konkret, Bupati Afif Nurhidayat mewacanakan tolak dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur.

“Karena dengan mengesahkan pernikahan dini itu berpotensi pada jumlah angka stunting. Maka saya berharap Pengadilan Agama tidak lagi menerbitkan surat dispensasi nikah,” terangnya pada rapat koordinasi  penguatan strategi pencegahan dan penanganan stunting, di ruang Mangunkusumo Setda, Rabu (9/6/2021).

Munculnya wacana ini sebagai komitmen Pemkab  untuk terus menekan jumlah anak pengidap gangguan perlambatan tumbuh kembang. Atau yang lebih dikenal dengan istilah stunting. Tak hanya masalah dispensasi nikah yang disinggung, termasuk juga masalah budaya setempat.

Meski dirinya paham, masalah penolakan dispensasi itu pasti akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun setidaknya memang perlu ada penekanan yang jelas. Sehingga anak yang menikah di bawah umur tidak naik setiap tahun.

Diketahui, persentase angka prevalensi stunting 11,5 persen disebut Afif berada di rentang target capaian yang ditetapkan pemerintah. Karena pada 2020 lalu, persentase stunting di Wonosobo masih 27,17 persen. Namun demikian, ia mengaku angka tersebut berpotensi untuk terus ditekan dengan mengoptimalkan sinergi segenap elemen terkait.

“Dengan adanya kerja sama sinergis semua pihak maka kita optimistis upaya untuk menekan angka stunting sampai pada nol koma akan bisa diwujudkan,” tandasnya.

Komitmen bupati untuk serius mencegah dan menangani stunting di Wonosobo mendapat apresiasi dari Kepala BKKBN Jawa Tengah drg Widwiono, M.Kes. Menurutnya, dengan komitmen dari pimpinan daerah, maka gerakan untuk pencegahan dan penanganan stunting akan lebih cepat dan tepat mencapai sasaran.

Adanya pemetaan desa-desa yang menjadi lokus stunting disebut Widwiono juga akan mempermudah sasaran prioritas. Termasuk mengajak pemerintah desa untuk turut berpartisipasi melalui anggaran desa.

Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonosobo Dyah Afif menyatakan pihaknya akan lebih serius dalam mengoptimalkan setiap potensi untuk menekan stunting. Utamanya untuk menekan pihak yang berada di level bawah ikut bergerak.

“Bahkan pada 2020 lalu, peran dan partisipasi desa untuk mencegah stunting melalui anggaran dana desa cukup besar. Mencapai Rp 5,2 miliar dari 15 desa,” terangnya.  (git/lis)

 

Tinggalkan Balasan

Terbaru

Populer