alexametrics

Mahasiswa Ajukan Delapan Tuntutan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Wonosobo (AMW) menggeruduk kantor DPRD Wonosobo kemarin (7/10/2020). Mereka mengajukan delapan tuntutan terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law.

Koordinator lapangan M Hazmi al Faqih mengatakan pengesahan RUU Omnibuslaw menjadi UU yang dilakukan DPR RI telah mengkhianati keadilan dan mengabaikan suara rakyat. “Kami melihat jika banyak sekali pasal-pasal yang merugikan kepentingan rakyat,” terangnya setelah melakukan aksi di depan pintu gerbang DPRD Wonosobo.

Menurutnya pengesahan UU tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa melihat situasi negara yang sedang menghadapi pandemi. Sehingga muncul kesan jika pengambilan keputusan pengesahan UU ini ada pesanan dari pihak tertentu.

Delapan tuntutan tersebut antara lain menolak pengesahan UU  Omnibuslaw, yang penuh kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Tegakkan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) No 5 Tahun 1960, untuk menjamin kedaulatan petani. Segera meminta disahkannya RUU PKS. Memberhentikan PHK di masa pandemi dan benar-benar memikirkan kemakmuran masyarakat buruh dan petani.

Baca juga:  Paslon Aman Tandatangani Kontrak Politik, Wujud Keseriusan Memimpin Kota Magelang 

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo Suwondho yudhistiro dan 5 perwakilan dewan saat menemui pengunjuk rasa merasa kecewa. Lantaran saat berlangsung demonstrasi tersebut tak diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Padahal menurutnya, ada kesepemahaman dari DPRD Wonosobo yang bisa ditarik benang merahnya dengan tuntutan dalam aksi tersebut. Sebab soal UU Omnibuslaw itu memang diakui tak semua anggota dewan sepakat. (git/lis/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya