alexametrics

Kejari Periksa 26 Saksi

Dugaan Korupsi Pengadaan Benih

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID WONOSOBO – Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonosobo terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan). Kejari sudah memeriksa sekitar 26 saksi yang diduga mengetahui proses kasus ini.

“Tentunya kami tinggal mencari berapa jumlah pasti kerugian negara yang ditimbulkan dari penyelewengan itu,” jelas Kepala Kejari Wonosobo Syaiful Bachri Siregar, Senin (10/2).

Menurutnya, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan bantuan benih bawang tahun 2019 senilai Rp 4 miliar. Ada dua dugaan tindak pidana yang akan diproses pihak kejaksaan. Namun utamanya dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan. Kemudian terkait spesifikasi barang yang diserahkan kepada penerima.

“Nilainya sendiri sampai saat ini belum kita hitung secara pasti. Baru perkiraan itu di angka Rp 700 sampai Rp 800 juta,” terangnya.

Baca juga:  Terkuak, Denda Eks Hakim yang Disuap Mantan Bupati Jepara Berkurang

Sampai saat ini kejari belum menjelaskan pelaku yang bertanggungjawab dalam dugaan penyelewengan tersebut. Hanya saja, dalam pemanggilan saksi, sejumlah pejabat penting seperti Kepala Dispaperkan ikut dimintai keterangan. “Saat ini kita belum bisa memberi keterangan terkait siapa tersangkanya. Karena memang prosesnya masih cukup panjang. Tapi intinya beberapa waktu yang lalu kepala dinas itu sudah kita periksa,” katanya.

Saat ini, Kejari sedang meminta ahli untuk memberikan kejelasan terkait keakuratan proses yang dilakukan pihak kejaksaan. Sebab pendapat ahli ini menentukan proses akan dilanjutkan atau tidak. “Nah kita belum mendapatkan jawaban dari pusat ini. Tentang siapa ahli yang nanti akan melihat proses ini. Jadi sabar dulu ya,” lanjutnya.

Baca juga:  Pakai Sabu untuk Doping, Warga Kejajar Diringkus

Terpisah, Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengaku akan taat pada hukum yang berlaku. Pihaknya akan memberikan kesempatan sepenuhnya terhadap aparat penegak hukum (APH) untuk memprosesnya. “Saya persilakan sepenuhnya. Sampai sejauh mana penegakan itu dilakukan. Tapi kalau memang benar terjadi maka kita serahkan. Tapi kalau belum terjadi harus dilakukan pencegahan,” terangnya. (git/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya